Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Aktivis Desak Recovery Korban Persoalan Politik

Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Aktivis Desak Recovery Korban Persoalan Politik

JAKARTA | RADAR WARTA NASIONAL – Sejumlah aktivis dan elemen organisasi masyarakat menyuarakan refleksi terhadap perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, mereka menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, berkeadilan, serta tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi.

Namun, dukungan tersebut disebut tidak berarti menutup ruang kritik. Para aktivis justru meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menyisakan ketidakadilan, khususnya terkait orang-orang yang disebut pernah ditangkap atau diproses dalam perkara bernuansa politik.

“Kami melakukan refleksi sekaligus bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Aspirasi yang kami sampaikan sifatnya membangun, terutama untuk mendukung kebijakan Prabowo yang pro rakyat dan berkeadilan,” ujar salah seorang aktivis dalam keterangannya.

Ia menilai, pemerintah memiliki kewajiban menjalankan amanat konstitusi secara utuh. Karena itu, pihaknya mendorong adanya langkah recovery terhadap masyarakat yang menurut mereka menjadi korban persoalan politik maupun proses hukum yang dinilai belum memberikan kejelasan.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kalangan aktivis. Sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti pedagang, sopir angkutan hingga masyarakat umum, disebut ikut terseret dalam persoalan dan memerlukan perhatian pemerintah.

“Kami menyuarakan kebenaran bukan karena tidak mencintai bangsa dan negara. Justru karena kami cinta bangsa ini, kami ingin meluruskan apa yang kami nilai telah menyimpang dari aturan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung harapan agar pemerintahan Prabowo dapat memberikan ruang penyelesaian terhadap kasus-kasus masa lalu yang dianggap berkaitan dengan persoalan politik, termasuk pemulihan nama baik bagi pihak-pihak yang dinilai menjadi korban.

Lebih lanjut, kelompok tersebut mengaku tidak ingin sekadar menjadi wadah kritik tanpa arah. Mereka menyebut telah membentuk sebuah presidium yang nantinya akan menjadi wadah perjuangan dan penyampaian aspirasi secara lebih terstruktur.

Rencananya, evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan Prabowo akan kembali dibahas dalam forum yang lebih besar, berupa simposium yang direncanakan berlangsung di Hotel Sofyan pada bulan depan.

Forum tersebut disebut akan membahas secara lebih mendalam evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, termasuk kebijakan yang dinilai telah berjalan sesuai dengan cita-cita pemerintahan maupun berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

“Kami tetap akan berjuang menyuarakan kebenaran. Kami tidak mempunyai kepentingan pribadi. Wadah ini dibentuk secara resmi, memiliki legalitas dan program kerja yang jelas,” katanya.

Selain kegiatan diskusi dan simposium, presidium tersebut juga berencana mengembangkan berbagai kegiatan, termasuk podcast dan aktivitas turun langsung ke lapangan ketika diperlukan.

Mereka menegaskan, kritik terhadap pemerintah bukan dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan sebagai bagian dari kontrol masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.

(*****)