Karyawan CV. Global Jaya Minta Pemkot Tangerang Kedepankan Dialog, Nasib Pekerja Jadi Perhatian

TANGERANG ||  RADAR WARTA NASIONAL –   Rencana penyegelan lokasi usaha CV Global Jaya di kawasan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, memunculkan kekhawatiran di kalangan karyawan. Puluhan pekerja berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi timbul apabila aktivitas perusaha’an dihentikan.

Aspirasi tersebut disampaikan seorang narasumber berinisial D saat ditemui di lokasi usaha, Senin (12/10/2026). Para pekerja meminta Wali Kota Tangerang dan instansi terkait menangani persoalan perusahaan secara objektif, sekaligus memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.

Menurut D, para karyawan tidak bermaksud menghalangi penegakan aturan. Mereka berharap setiap persoalan administrasi maupun dugaan gangguan lingkungan ditangani sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan nasib pekerja yang menggantungkan penghasilan dari perusahaan tersebut.

“Kami tidak meminta aturan diabaikan. Jika memang ada yang harus diperbaiki, silakan ditindaklanjuti sesuai aturan. Namun, kami berharap nasib pekerja dan keluarga juga diperhatikan,” demikian aspirasi yang disampaikan para karyawan melalui D.

Di tengah kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaan, D juga menyampaikan bahwa CV. Global Jaya menjalankan sejumlah kegiatan sosial bagi warga sekitar, termasuk pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak dan penyediaan lapangan kerja.

D menjelaskan, pada September 2026, perusahaan disebut menunjuk seseorang berinisial A sebagai koordinator penyaluran kompensasi kepada warga. Namun, menurut D, muncul dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp10 juta yang berkaitan dengan penyaluran tersebut.

Duga’an itu masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk mengenai kronologi kejadian, pengguna’an dana, dan pihak yang bertanggung jawab. Karena itu, informasi tersebut perlu ditelusuri secara objektif sebelum ditarik kesimpulan.

D mengatakan, penyaluran kompensasi kemudian dilakukan melalui koordinator berbeda. Sa’at ini, bantuan kepada warga disebut diberikan setiap bulan berupa beras seberat 5 kilogram dan uang tunai sebesar Rp200.000.

Ia juga menyatakan bahwa dokumentasi kegiatan sosial perusaha’an tersedia untuk mendukung proses klarifikasi.

Meski demikian, pemberian bantuan sosial dan kompensasi perlu ditempatkan secara proporsional. Kegiatan tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memenuhi persyaratan perizinan, pengelolaan lingkungan, serta ketentuan hukum lainnya.

Para karyawan berharap Pemerintah Kota Tangerang, DPRD, Satpol PP, dan instansi terkait membuka ruang dialog dengan melibatkan perusahaan, perwakilan pekerja, serta unsur masyarakat yang berkepentingan.

Mereka meminta setiap keputusan didasarkan pada hasil pemeriksa’an yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan kekurangan yang dapat diperbaiki sesuai ketentuan, para pekerja berharap tersedia ruang penyelesaian berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Selain menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, para karyawan berencana membawa persoalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah itu dimaksudkan untuk meminta perhatian terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi apabila kegiatan usaha dihentikan.

Aspirasi para pekerja tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam penanganan persoalan CV. Global Jaya. Namun, kepastian mengenai dugaan pelanggaran dan langkah penindakan tetap perlu didasarkan pada pemeriksaan serta keterangan resmi dari instansi berwenang.

Para pekerja berharap penyelesaian dapat mengakomodasi kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat secara seimbang.

(Ryan)