PT Panca di STA 70 Tol Serang–Panimbang Disorot, Prof. Sutan Nasomal Desak Asal Tanah Timbunan Diusut

PANDEGLANG–SERANG, BANTEN || RWN.CO.ID –  Duga’an penggunaan tanah merah yang disebut berasal dari tambang tanpa izin di proyek Jalan Tol Serang–Panimbang, tepatnya di STA 70, Desa Pasirgadung, menjadi sorotan. PT Panca, yang disebut sebagai pelaksana pekerjaan di lokasi tersebut, diminta menjelaskan asal-usul material timbunan yang digunakan.

Sorotan ini disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional dan ekonom sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID). Ia mendesak pengawas proyek dan instansi terkait melakukan verifikasi menyeluruh terhadap legalitas sumber material.

“Pihak PT Panca di STA 70 Desa Pasirgadung dan pengawas proyek perlu menjelaskan secara terbuka dari mana asal tanah merah yang digunakan sebagai timbunan di sepanjang ruas proyek Tol Serang–Panimbang. Jika benar bersumber dari tambang ilegal, maka ini merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti,” tegas Prof. Sutan.

Prof. Sutan juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menginstruksikan jajaran kementerian serta pemerintah daerah memperketat pengawasan material dalam proyek pembangunan, baik yang dibiayai APBN maupun APBD.

“Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto harus segera memerintahkan jajaran menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan seleksi ketat terhadap bahan material pembangunan, terutama proyek-proyek vital nasional yang dianggarkan dari APBN maupun APBD. Bila ada yang korupsi atau mengakal-akali, sikat, tangkap, dan penjarakan!” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring melalui sambungan telepon dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Prof. Sutan, penggunaan material dalam proyek infrastruktur harus memenuhi ketentuan perizinan, spesifikasi teknis, serta persyaratan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dugaan penggunaan tanah merah dari tambang ilegal perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen asal material, identitas pemasok, legalitas lokasi pengambilan tanah, serta catatan pengangkutan dan penerimaan material di proyek.

Pengawas proyek dan instansi berwenang juga perlu memastikan kesesuaian material dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Langkah tersebut penting untuk menjamin kualitas konstruksi sekaligus mencegah potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

“Membangun infrastruktur negara tidak boleh dengan cara yang justru merusak lingkungan dan melanggar hukum. Tambang ilegal dapat merugikan negara sekaligus merusak alam milik rakyat. Jangan sampai proyek strategis nasional justru menjadi penopang keberlangsungan aktivitas ilegal,” tegasnya.

Prof. Sutan kembali mendesak pengawas proyek dan instansi terkait segera memeriksa sumber tanah merah yang digunakan di STA 70 Desa Pasirgadung. Ia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai legalitas material yang digunakan.

“Kami mendesak pihak pengawas proyek dan instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi sumber material tanah tersebut. Bukti harus dipaparkan secara terbuka kepada publik,” katanya.

Klarifikasi dari PT Panca, pengawas proyek Tol Serang–Panimbang, serta instansi yang berwenang diperlukan untuk memastikan asal material dan status perizinannya. Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan.

Dewi Sari / Tim

Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional dan ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).