Prof. Sutan Nasomal Nasomal SH MHDesak Polres Mamasa Usut Dugaan Tawaran Uang dan Tuduhan Pemerasan Rp5 Juta

MAMASA, SULAWESI BARAT || RWN.CO.ID- Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), mendesak Polres Mamasa mengusut tuntas laporan dua warga, Abd. Rahman dan Simson, terkait dugaan tawaran uang dalam polemik pengawasan proyek pembangunan PAUD di Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.

Kasus ini mencuat setelah kedua warga tersebut mengaku ditawari uang saat mempertanyakan keterbukaan informasi anggaran dan kualitas material proyek. Mereka kemudian membantah tuduhan pemerasan sebesar Rp5 juta yang beredar melalui pesan berantai.

“Jangan sampai yang mengawasi justru dibungkam dengan amplop lalu difitnah. Ini bukan sekadar kasus dua orang warga, ini ujian keadilan di Mamasa. Polres Mamasa harus segera bertindak, panggil seluruh pihak, periksa dengan adil, dan buktikan kepada publik siapa yang menyuap, siapa yang memfitnah, dan siapa yang sebenarnya berbuat salah,” tegas Prof. Sutan Nasomal.

Menurut keterangan Abd. Rahman dan Simson, pada 16 Oktober 2026 mereka mendatangi lokasi pembangunan PAUD di Desa Tapalinna untuk meminta penjelasan mengenai anggaran dan material bangunan. Kepala sekolah berinisial H disebut menyampaikan bahwa papan informasi proyek akan segera dipasang.

Keduanya mengaku bahwa dalam rangkaian peristiwa tersebut, Rahman sempat ditawari uang Rp200.000, tetapi menolaknya. Simson kemudian mengaku diminta datang ke kediaman kepala sekolah dan menerima amplop berisi uang yang disebut-sebut untuk disampaikan kepada Rahman agar persoalan proyek tidak dipermasalahkan.

Simson menyatakan telah menolak pemberian tersebut. Namun, menurut keterangannya, amplop itu tetap dimasukkan ke dalam tasnya.

Dalam perkembangan berikutnya, beredar pesan berantai yang menuduh oknum LSM meminta uang Rp5 juta kepada kepala sekolah. Rahman dan Simson membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah meminta uang.

Mereka mengaku menyimpan amplop berisi uang Rp800.000 sebagai barang bukti. Keduanya juga menyebut memiliki rekaman percakapan, tangkapan layar pesan WhatsApp, serta keterangan saksi yang siap disampaikan kepada penyidik.

Seluruh keterangan tersebut masih perlu diuji melalui pemeriksaan dan verifikasi aparat penegak hukum.

Pada 18 Oktober 2026, Abd. Rahman dan Simson menyatakan telah melaporkan persoalan tersebut ke Satreskrim Polres Mamasa. Mereka mengaku menerima tanda bukti penerimaan laporan dan memperlihatkan sejumlah barang bukti kepada penyidik.

Bukti yang disebutkan meliputi amplop berisi uang Rp800.000, rekaman percakapan, tangkapan layar pesan WhatsApp, serta dokumen penerimaan laporan.

Keduanya berharap polisi memeriksa asal-usul uang, konteks pemberiannya, komunikasi antara pihak-pihak terkait, serta dasar penyebaran tuduhan pemerasan Rp5 juta.

Prof. Sutan Nasomal menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

“Ada pola yang sangat jelas di sini. Warga bertanya soal dana pendidikan, bukannya diberi penjelasan terbuka, justru ditawari uang, lalu muncul tuduhan pemerasan. Jika ini dibiarkan, siapa lagi yang berani mengawasi penggunaan uang rakyat? Ini menyangkut hak publik untuk tahu,” ujarnya.

Ia mendesak Polres Mamasa memeriksa kepala sekolah berinisial H dan Hasriani terkait dugaan pemberian uang, serta meminta penyidik mengklarifikasi peran Riki dan pihak konsultan yang disebut berkaitan dengan penyebaran informasi tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan harus didasarkan pada bukti, bukan asumsi atau keberpihakan kepada salah satu pihak.

“Buktikan di hadapan hukum siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan ada pihak yang dilindungi karena alasan apa pun. Kepastian hukum adalah hak seluruh masyarakat Mamasa,” katanya.

Dalam perkara ini, dugaan pemberian uang, pemerasan, dan pencemaran nama baik tidak dapat langsung dinyatakan terbukti hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak.

Penyidik perlu menguji apakah terdapat permintaan atau ancaman untuk memperoleh uang, apa tujuan pemberian uang yang dipersoalkan, serta apakah informasi mengenai dugaan pemerasan disebarkan dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan pasal pidana juga harus disesuaikan dengan unsur perbuatan, alat bukti, waktu kejadian, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain persoalan dugaan pemberian uang dan tuduhan pemerasan, Prof. Sutan meminta aspek teknis pembangunan PAUD turut diperiksa apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi atau volume material. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga informasi ini disusun, keterangan mengenai rangkaian peristiwa tersebut masih bersumber dari pihak pelapor. Klarifikasi dari kepala sekolah berinisial H, Hasriani, Riki, pihak konsultan, dan Polres Mamasa diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang.

Pihak-pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan membantah tuduhan. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses yang sah.

“Faktanya sederhana: bertanya mengenai penggunaan dana rakyat adalah hak warga, bukan kejahatan. Kami menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh pihak secara objektif. Jangan sampai persoalan ini berhenti pada saling tuduh tanpa kejelasan,” tutup Prof. Sutan Nasomal.

Pewarta : Dewi Sari / Tim