KIPP CS DESAK MK UJI KEMBALI KEABSAHAN PENCALONAN GIBRAN,,? DISEBUT-SEBUT PERSOALKAN SYARAT PENDIDIKAN

JAKARTA | RADAR WARTA NASIONAL – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) bersama Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta sejumlah pemohon lainnya kembali mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan pemeriksaan pendahuluannya dijadwalkan MK pada Senin, 21 September 2026.

Dalam rilis yang disampaikan para pemohon, salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan adalah persyaratan pendidikan calon wakil presiden, khususnya keberadaan dan kedudukan dokumen yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Para pemohon menyoroti Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ketentuan inilah yang menurut para pemohon perlu diuji dan diperiksa penerapannya dalam proses pencalonan Pilpres 2024.

Persoalan tersebut juga pernah menjadi bagian dari perdebatan mengenai penerapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam proses pencalonan pasangan calon. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam sejumlah dokumen persidangan sebelumnya mencatat adanya persoalan terkait penerapan aturan pencalonan dan dinamika perubahan regulasi menjelang Pilpres 2024.

Pertanyakan Dokumen Pendidikan

Para pemohon dalam rilisnya menyatakan bahwa kegiatan pendidikan yang dijalani Gibran pada Agustus 2019 dan dokumen yang kemudian menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan perlu diperiksa secara terbuka dalam persidangan.

Mereka mempertanyakan apakah seluruh dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU yang berlaku pada saat proses pencalonan.

Menurut para pemohon, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan surat keterangan administratif, tetapi harus diuji berdasarkan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitannya.

Para pemohon juga menilai bahwa keberadaan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk kapan norma tersebut dirumuskan, bagaimana proses pembentukannya, serta bagaimana norma itu diterapkan dalam verifikasi persyaratan calon.

Soroti Keputusan KPU 731 Tahun 2025

Selain persoalan PKPU, para pemohon turut menyinggung Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

Keputusan tersebut kemudian dicabut melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025. Dalam basis data resmi JDIH KPU, Keputusan 805 Tahun 2025 secara tegas disebut sebagai pencabutan atas Keputusan 731 Tahun 2025.

Para pemohon menilai munculnya keputusan tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan karena berkaitan dengan keterbukaan dokumen persyaratan pasangan calon kepada publik.

Namun demikian, persoalan mengenai apakah kebijakan tersebut memiliki kaitan langsung dengan dokumen pendidikan Gibran merupakan bagian yang harus dibuktikan melalui alat bukti dan pemeriksaan persidangan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi.

Gibran Dinilai Punya Kesempatan Membuktikan di MK

Para pemohon juga mempertanyakan ketidakhadiran Gibran sebagai pihak terkait dalam perkara PHPU 2024 yang kini mereka ajukan.

Menurut mereka, persidangan MK justru dapat menjadi ruang untuk memberikan penjelasan dan menghadirkan dokumen yang membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan pencalonan, termasuk syarat pendidikan.

Dalam rilis tersebut, para pemohon mempertanyakan apakah ketidakhadiran Gibran berkaitan dengan persoalan bukti pendidikan. Pertanyaan itu disampaikan sebagai bagian dari argumentasi para pemohon dan belum merupakan kesimpulan hukum yang telah dibuktikan di persidangan.

Mereka berharap MK memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menguji dokumen dan argumentasi secara terbuka sehingga persoalan mengenai keabsahan pencalonan Gibran dapat memperoleh kepastian hukum.

Minta MK Periksa dan Putus Berdasarkan Bukti

Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar MK memeriksa seluruh dalil, dokumen, serta bukti yang mereka ajukan terkait proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Jika dalam pemeriksaan persidangan nantinya terbukti terdapat ketidaksesuaian terhadap persyaratan pencalonan sebagaimana didalilkan para pemohon, mereka meminta MK memberikan konsekuensi hukum sesuai kewenangan Mahkamah.

Sebaliknya, seluruh dalil tersebut tetap harus diuji melalui proses persidangan dan pembuktian, sehingga putusan akhir berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut bukan hanya persoalan dokumen pendidikan seorang calon, tetapi juga transparansi, kepastian hukum, serta proses verifikasi persyaratan calon dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

12 Pemohon

Dalam rilis tertanggal Jakarta, 20 September 2026 tersebut, disebutkan para pemohon berasal dari sejumlah unsur, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang diwakili Sekjen Brahma Ariana, Partai Ummat yang diwakili Plt Ketua Umum Muhammad Sadiq, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan Palal, Bonatua Silalahi, serta Mercy Sihombing dan pemohon lainnya.

“Perkara tersebut akan memasuki tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi pada Senin, 21 September 2026”, ungkap Subam Pala mewakili.

Sidang nantinya menjadi ruang bagi para pemohon, KPU sebagai pihak termohon, serta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan argumentasi, dokumen, dan alat bukti masing-masing di hadapan majelis hakim konstitusi.

(Supriadi Oleng)