Sidang Praperadilan Disebut – Sebut “Molor” Dua Jam, Kuasa Hukum Pemohon Soroti Profesionalisme Termohon

DEPOK || RWN – Sidang lanjutan praperadilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/10/2026), diwarnai kekecewaan pihak pemohon. Persidangan yang dijadwalkan berlangsung sesuai agenda tersebut mengalami penundaan atau skors selama dua jam akibat persoalan administrasi pada surat jawaban pihak termohon.

Kuasa hukum pemohon menilai keterlambatan tersebut menunjukkan kurangnya profesionalisme pihak termohon dalam mempersiapkan persidangan. Menurutnya, surat jawaban yang diajukan termohon belum ditandatangani secara lengkap sehingga persidangan harus ditunda.

“Alhamdulillah, sidang ketiga hari ini berjalan lancar, tetapi kami kembali mengalami kekecewaan. Pihak termohon dinilai kurang menunjukkan profesionalisme. Terbukti, sidang tertunda atau diskors selama dua jam karena surat jawaban dari termohon tidak ditandatangani secara lengkap,” ujar kuasa hukum pemohon seusai persidangan, Senin (26/10/2026).

Ia menilai persoalan tersebut menjadi catatan dalam proses persidangan. Meski demikian, pihaknya berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam memutus perkara tersebut.

“Di sini sudah terlihat siapa yang serius dan siapa yang tidak serius dalam menghadapi persidangan. Insyaallah, kami berharap majelis hakim dapat mengambil keputusan yang positif dan memberikan keadilan bagi klien kami,” katanya.

Soroti Prosedur Penetapan Tersangka

Selain menyoroti jalannya persidangan, kuasa hukum pemohon juga mempersoalkan prosedur penetapan tersangka terhadap kliennya. Ia menduga penetapan tersebut dilakukan sebelum alat bukti yang mendasarinya dikumpulkan atau dipastikan secara memadai.

“Dari prosedur penetapan tersangka terhadap klien kami sebelumnya, pihak termohon diduga melakukan penetapan terlebih dahulu, baru kemudian mencari alat bukti atau kesalahannya. Seharusnya alat bukti diperoleh dan dinilai terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Menurut kuasa hukum, dugaan tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam permohonan praperadilan. Ia menyatakan pihaknya akan mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang disampaikan di hadapan majelis hakim.

Namun, penilaian mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tetap menjadi kewenangan hakim berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan.

Pemohon Siapkan Bukti Tambahan dan Saksi

Kuasa hukum menjelaskan, persidangan praperadilan tersebut diperkirakan berlangsung selama tujuh hari sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Pada Selasa (27/10/2026), pihak pemohon dijadwalkan menyampaikan jawaban sekaligus melampirkan bukti-bukti tambahan. Selanjutnya, pada Rabu (28/10/2026), pihaknya berencana menghadirkan sejumlah saksi untuk mendukung dalil permohonan.

“Untuk besok, agendanya adalah jawaban dari kami dengan melampirkan bukti-bukti tambahan. Kemudian, pada hari Rabu, kami akan menyiapkan beberapa orang saksi yang akan mendukung kami,” jelasnya.

Ia mengaku optimistis terhadap bukti-bukti yang dimiliki pihaknya. Menurutnya, dokumen tersebut akan digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum, termasuk terkait status kliennya sebagai ahli waris yang sah.

“Insyaallah, bukti dari kami sangat kuat. Kami memiliki bukti bahwa klien kami memang benar-benar ahli waris yang sah, bukan dibuat-buat, serta tidak menggunakan sertifikat palsu atau abal-abal,” pungkasnya.

Putusan Ditargetkan Pekan Depan

Putusan praperadilan tersebut dijadwalkan dibacakan pada Senin pekan depan, sebagaimana disampaikan pihak pemohon.

Perlu diketahui, praperadilan merupakan mekanisme pengujian oleh pengadilan negeri terhadap aspek tertentu dalam proses penegakan hukum, termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila hakim mengabulkan permohonan terkait keabsahan penetapan tersangka, akibat hukumnya bergantung pada amar putusan dan ruang lingkup permohonan yang diperiksa. Oleh karena itu, hasil akhir perkara ini masih menunggu keputusan majelis hakim.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai alasan penundaan persidangan dari pihak termohon belum tercantum dalam informasi yang diterima.

Pewarta : Iin Warsinah/Tim