Razia gabungan yang menyasar blok hunian warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, mendapati sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, mulai dari obat-obatan hingga perkakas makan berbahan logam.

AvatarSupri Oleng 18 Sep 2026, 16:30 26

Razia gabungan yang menyasar blok hunian warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, mendapati sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, mulai dari obat-obatan hingga perkakas makan berbahan logam.

“Kalau yang kami sita ini saat razia bukan tidak boleh digunakan, hanya dibatasi. Contoh seperti sendok yang terbuat dari besi tidak bisa digunakan di dalam, lalu obat-obatan dari apotek,” kata Kepala Bidang Perawatan, Keamanan, dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) DKI Jakarta Edi Sigit Budiman di Jakarta, Rabu.

Sigit menyebut, barang-barang yang disita tersebut selanjutnya akan dimusnahkan sesuai ketentuan.

Penyitaan ini bukan berarti seluruh benda tersebut dikategorikan sebagai barang terlarang total. Beberapa perlengkapan harian dengan tingkat risiko rendah masih mendapat toleransi dari petugas.

“Tapi kalau barang-barang yang sifatnya seperti cermin yang kecil ini masih bisa ditoleransi,” ucap Sigit.

Selain peralatan berbahan logam, petugas gabungan juga mengamankan berbagai jenis obat-obatan yang sebelumnya bersumber dari klinik resmi Rutan Pondok Bambu.

Meskipun obat-obatan tersebut diperoleh secara legal melalui klinik, pihak rutan tetap mengambil langkah antisipatif dengan menyita sisa obat yang tidak lagi dikonsumsi demi menghindari risiko penyalahgunaan di kemudian hari.

“Kita khawatirkan obat-obatan ini disalahgunakan oleh warga binaan. Jadi mungkin karena obat itu resepnya harus tiga hari, tapi warga binaan tersebut satu hari sudah sembuh, maka yang bersangkutan sudah tidak menggunakan obat itu. Oleh sebab itu kita sita untuk kita musnahkan,” jelas Sigit.

Kendati demikian, dalam operasi penggeledahan malam itu, petugas memastikan tidak menemukan adanya peredaran narkotika maupun perangkat komunikasi ilegal seperti telepon genggam di dalam area rutan.

Operasi penertiban ini merupakan bagian dari agenda penggeledahan berkala pada unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan se-DKI Jakarta, mencakup lembaga pemasyarakatan maupun rutan.

Langkah ini dijalankan atas instruksi langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan guna mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan menggandeng personel TNI, Polri, serta jajaran internal.”Kegiatan ini rutin kita laksanakan baik rutin secara berkala maupun insidental. Jadi seperti malam hari ini adalah insidental,” kata Sigit.

Kehadiran aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri dalam razia tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi pengamanan agar seluruh rangkaian proses penggeledahan berlangsung secara aman, kondusif, dan terkendali.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
KPK Tetapkan Bupati Klaten dan Kepala BKP Jateng jadi Tersangka Kasus Suap

Supri Oleng

17 Okt 2026, 19:49

  Kabupaten Klaten-propinsi Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif selama 1×24 jam, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta dugaan suap hasil audit keuangan pemkab Klaten oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK).   KPK menjelaskan dua di antaranya yakni Bupati Klaten …

Kapolri Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba, Ajak Masyarakat Bersinergi

Supri Oleng

15 Okt 2026, 22:13

JAKARTA ||RWN.CO.ID –  Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba di Indonesia melalui operasi terpadu yang mengedepankan penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi.   “Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” kata Suyudi.   Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba sejalan dengan …

Sandiaga Uno Meriahkan Fun Run 5K serta Festival Kuliner dan Seni Budaya Makeang Kayoa Halmahera Selatan

Supri Oleng

13 Okt 2026, 20:11

  Jakarta – Lomba lari Fun Run 5 K bareng Bang Sandi (Sandiaga Uno) serta Festival Kuliner dan Seni Budaya Makeang Kayoa sekaligus Pelantikan Pengurus Kabupaten Halmahera Selatan akan digelar pada 8 November 2026 bertempat di Jalan Baru Samping Hotel Sahid Jaya, Jakarta.   Kepulauan Kayoa merupakan gugusan pulau yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, …

Karyawan CV. Global Jaya Minta Pemkot Tangerang Kedepankan Dialog, Nasib Pekerja Jadi Perhatian

Taer

13 Okt 2026, 12:32

TANGERANG ||  RADAR WARTA NASIONAL –   Rencana penyegelan lokasi usaha CV Global Jaya di kawasan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, memunculkan kekhawatiran di kalangan karyawan. Puluhan pekerja berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi timbul apabila aktivitas perusaha’an dihentikan.   Aspirasi tersebut disampaikan seorang narasumber berinisial D saat ditemui di lokasi usaha, Senin …

Perpanjangan Konsesi Tol Cawang–Tanjung Priok–Pluit hingga 2060 Disorot, Dasar Hukum dan Biaya Proyek Dipertanyakan

Supri Oleng

13 Okt 2026, 00:47

JAKARTA || RWN.CO.ID –  Perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Pluit hingga 2060 diduga menjadi sorotan sejumlah aktivis dan pengamat. Dalam sebuah forum diskusi, mereka mempertanyakan dasar hukum perpanjangan konsesi, mekanisme pengelolaan, serta pembiayaan pembangunan Harbour Road II atau Harbour Toll II.   Salah seorang pemapar yang membahas aspek hukum dan ekonomi menilai, kebijakan perpanjangan konsesi …

Prof Sutan Nasomal SH MH., Minta Presiden Perhatikan Kasus Said Muchtar, Dorong Evaluasi Putusan PT Aceh

Taer

12 Okt 2026, 20:59

  JAKARTA || RWN.CO.ID – Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), meminta Presiden RI memberi perhatian terhadap perkara hukum yang menjerat Said Muchtar di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Ia juga mendorong evaluasi sesuai kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan …