Prof. DR. Sutan Nasomal Soroti Usulan Kenaikan Anggaran di Tengah Keluhan Ekonomi Rakyat

JAKARTA || RADAR WARTA NASIONAL – Di tengah keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya kebutuhan hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan, serta kondisi sebagian petani yang menghadapi berbagai persoalan di lapangan, munculnya sejumlah usulan penambahan anggaran dari kementerian dan lembaga negara mendapat sorotan dari Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H.

Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi tersebut mempertanyakan urgensi penambahan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga apabila pada saat yang sama masih banyak persoalan sosial-ekonomi masyarakat yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Menurut Prof.Sutan Nasomal, pemerintah seharusnya memastikan kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan pelatihan dan pemberdaya’an ekonomi.

“Sangat disayangkan, di situasi rakyat yang masih merana, malah berbagai kementerian meminta tambahan anggaran. Mestinya anggaran diarahkan untuk pelatihan, proyek pengairan pertanian, perkebunan dan program produktif lainnya yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Sutan Nasomal saat dimintai tanggapan oleh sejumlah pemimpin redaksi media, Minggu (6/9/2026).

 

Ia menilai persoalan pengangguran juga harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, kesulitan mendapatkan pekerjaan tidak hanya dialami masyarakat berpendidikan rendah, tetapi juga lulusan perguruan tinggi.

“Kalau sarjana saja sulit mencari pekerjaan, bagaimana dengan mereka yang hanya lulusan SMA, SMK, MA, SMP, bahkan SD? Negara harus memikirkan bagaimana membuka ruang usaha dan pekerja’an bagi masyarakat,” katanya.

 

⚠️Soroti Sejumlah Usulan Tambahan Anggaran

Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti sejumlah kementerian dan lembaga yang disebut mengajukan tambahan kebutuhan anggaran. Berdasarkan data yang disampaikan kepadanya, antara lain:

– Kemendikdasmen: pagu Rp61,10 triliun, dengan usulan tambahan Rp157,76 triliun.
– Mahkamah Agung: pagu Rp19,34 triliun, usulan tambahan Rp7,9 triliun.
– Komisi Yudisial: pagu Rp201,09 miliar, usulan tambahan Rp31,3 miliar.
– Komisi Pemilihan Umum: pagu Rp4,68 triliun, usulan tambahan Rp78,3 miliar.
– KPK: pagu Rp1,4 triliun, usulan tambahan Rp774,3 miliar.
– BNN: pagu Rp1,4 triliun, usulan tambahan Rp5,05 triliun.
– Komnas HAM: pagu Rp94,23 miliar, usulan tambahan Rp99,3 miliar.
– Komnas Perempuan: pagu Rp39,30 miliar, usulan tambahan Rp14,9 miliar.
– Kementerian Hukum: pagu Rp3,4 triliun, usulan tambahan Rp837,18 milyar.
– Kementerian Kehutanan: pagu Rp8,69 triliun, usulan tambahan Rp4,68 triliun.
– Basarnas: pagu Rp1,56 triliun, usulan tambahan Rp2,16 triliun.
– BMKG: pagu Rp2,52 triliun, dengan kebutuhan anggaran disebut mencapai Rp4,64 triliun atau terdapat selisih kebutuhan sekitar Rp2,12 trilyun.

Namun demikian, angka-angka tersebut merupakan data yang disampaikan oleh narasumber dan perlu dikonfirmasi kepada masing-masing kementerian/lembaga serta Kementerian Keuangan untuk memastikan pagu, usulan tambahan, dan status pembahasannya.

Prof.Sutan Nasomal mempertanyakan apakah penambahan anggaran tersebut telah sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

“Pertanya’an-nya, apakah mereka semua waras..?” ujarnya.

Menurut dia, kritik tersebut bukan berarti menolak seluruh kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga. Namun, setiap tambahan anggaran, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan yang jelas, indikator kinerja, serta manfa’atnya bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan belanja negara perlu memperhatikan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pembiayaan negara agar tidak justru meningkatkan tekanan terhadap masyarakat.

“Harapan masyarakat kepada para elite dan pemimpin negara adalah bagaimana mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun ekonomi rakyat. Jangan sampai masyarakat melihat negara justru lebih sibuk membuat proyek dan menambah anggaran, sementara ruang usaha masyarakat semakin sempit,” katanya.

 

Dorong Anggaran Lebih Banyak Menyentuh Rakyat. Prof. Sutan Nasomal berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memastikan setiap usulan tambahan anggaran melalui proses evaluasi yang ketat.

Ia mendorong agar belanja pemerintah lebih diarahkan pada program yang mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, pengairan, perkebunan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro serta ekonomi produktif.

“Yang kita inginkan adalah petani bahagia, anak bangsa mendapatkan pekerjaan dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat,” tuturnya.

 

Di sisi lain, setiap kementerian dan lembaga tentu memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Karena itu, usulan penambahan anggaran tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pemborosan sebelum melalui proses pembahasan, verifikasi dan evaluasi oleh pemerintah bersama DPR.

Prof. Sutan Nasomal menegaskan, kritik yang disampaikannya merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi masyarakat sekaligus dorongan agar kebijakan fiskal nasional semakin berpihak pada kepentingan rakyat.***

Tim

Narsum : Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID),