Pakar hukum dan ekonom desak pemerintah evaluasi sistem perpajakan, ringankan beban masyarakat kecil, serta dorong penurunan biaya listrik dan BBM

JAKARTA || RWN.CO.ID – Penerima’an pajak negara yang mencapai Rp1.409 triliun hingga Agustus 2026 menjadi sorotan Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH. Ia mempertanyakan efektivitas pemanfaatan penerimaan negara tersebut di tengah keluhan masyarakat mengenai penurunan daya beli, sulitnya mencari penghasilan, dan melemahnya aktivitas pasar tradisional.

Dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring melalui sambungan telepon seluler dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Cijantung, Jakarta, Kamis (8/10/2026), Sutan meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan perpajakan agar lebih adil dan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan paparan APBN KiTa Edisi September yang dikutip dalam bahan pemberitaan, penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp1.409 triliun atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Angka tersebut setara dengan 59,8 persen dari target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Sementara itu, target penerimaan pajak pada 2027 disebut mencapai Rp2.593 triliun.

“Pemerintah harus membedakan beban pajak berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil yang sedang kesulitan justru semakin terbebani. Kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat,” ujar Prof Sutan.

## Pajak Besar, Daya Beli Masyarakat Melemah

Prof Sutan mengaku menerima berbagai aduan masyarakat yang mengeluhkan kesulitan ekonomi. Menurutnya, sebagian warga telah menghabiskan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara peluang usaha dan sumber penghasilan semakin terbatas.

Ia juga menyoroti pendapatan pengemudi ojek daring (ojol) yang, berdasarkan aduan yang diterimanya, dapat merosot hingga sekitar Rp30.000 per hari. Pendapatan tersebut dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi serupa, lanjutnya, dirasakan pedagang pasar tradisional. Sejumlah pedagang disebut terpaksa menutup kios karena sepinya pembeli dan menurunnya kemampuan belanja masyarakat.

“Pemerintah jangan hanya mengejar target penerimaan pajak. Yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana uang negara digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, membuka peluang usaha, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

## Usulkan Tarif Listrik Turun 25 Persen

Guru besar sutan mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi tarif listrik dan mempertimbangkan penurunan hingga 25 persen bagi seluruh golongan pelanggan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan negara.

Menurutnya, biaya listrik menjadi salah satu beban rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Penurunan biaya energi, apabila memungkinkan secara fiskal, dinilai dapat membantu menjaga daya beli sekaligus menekan biaya operasional usaha.

Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) dan menjaga ketersediaan pasokan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.

“Listrik dan BBM berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, transportasi, serta kegiatan usaha. Pemerintah perlu mencari kebijakan yang membuat beban masyarakat lebih ringan dan roda ekonomi kembali bergerak,” katanya.

## Pemerintah Diminta Membuktikan Manfaat Pajak

Menilai besarnya penerima’an negara harus diikuti manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, memperluas kesempatan kerja, mendukung usaha kecil, serta menghidupkan kembali pasar tradisional.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

Prof Sutan pun mengajak tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk ikut mengawasi kondisi sosial-ekonomi serta menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur yang konstruktif.

“Jangan biarkan masyarakat semakin terpuruk di tengah besarnya penerimaan negara. Pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfa’at bagi rakyat, terutama mereka yang paling rentan secara ekonomi,” tutupnya.

Tim

Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), serta pimpinan sejumlah lembaga pendidikan dan organisasi sosial.