Penertiban Diduga Tebang Pilih, FWJ Indonesia Minta Satpol PP dan Satpel Perhubungan Koja Beri Penjelasan

JAKUT || RWN.CO.ID – Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyoroti pembongkaran satu lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lorong 104, sekitar Lokbin UMKM Permai, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Pembongkaran yang dilakukan pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 09.30 WIB tersebut menjadi sorotan setelah lapak milik seorang pedagang bernama Syudarjad dibongkar, sementara sejumlah lapak lain di sepanjang lokasi tersebut disebut masih berdiri.

Ketua FWJ Indonesia DPD DKI Jakarta, Rosid, menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait. Menurutnya, apabila penertiban memang dilakukan berdasarkan aturan, penerapannya harus konsisten dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih.

“Penegakan Perda harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara para pedagang,” ujar Rosid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Rosid menyebut, penataan dan penertiban PKL di Jakarta antara lain mengacu pada Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta regulasi mengenai penataan dan pemberdayaan PKL.

Ia juga menilai langkah penertiban semestinya mengedepankan prosedur dan komunikasi kepada pedagang sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan tindakan pembongkaran.

Dalam kasus di Lorong 104 tersebut, Rosid mempertanyakan mengapa hanya satu lapak yang dibongkar, sementara terdapat puluhan lapak lain di sekitar lokasi.

“Kalau memang ada pelanggaran, seharusnya aturan diterapkan secara adil dan transparan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa penertiban dilakukan karena adanya kepentingan atau pesanan pihak tertentu,” tegasnya.

Rosid juga menyampaikan adanya dugaan keterlibatan oknum Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dalam persoalan tersebut. Namun, dugaan itu menurutnya perlu dibuktikan dan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut.

FWJ Indonesia, lanjut Rosid, akan membawa persoalan tersebut kepada pihak terkait untuk meminta penjelasan serta mendorong evaluasi terhadap proses penertiban yang dilakukan di lokasi.

Selain persoalan pembongkaran, Rosid menyebut terdapat barang-barang milik Syudarjad yang mengalami kerusakan dalam proses tersebut.

Syudarjad sendiri mengaku kecewa. Ia mengatakan tidak pernah menerima surat peringatan maupun pemberitahuan secara lisan sebelum lapaknya dibongkar.

“Saya tidak pernah menerima surat peringatan maupun pemberitahuan lisan dari mereka. Tiba-tiba lapak saya dibongkar. Terlebih barang-barang saya ikut rusak,” ungkap Syudarjad.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Satpol PP Kecamatan Koja maupun Satpel Perhubungan Koja terkait dasar, prosedur, dan alasan pembongkaran lapak tersebut.

Rosid mengatakan dirinya juga telah berkomunikasi dengan Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, Budhy Novian. Menurut Rosid, melalui pesan WhatsApp pribadinya, Budhy mengajak dirinya berdiskusi terkait kejadian tersebut di kantornya.

Namun, Rosid menyatakan belum memenuhi ajakan tersebut karena memilih membawa persoalan tersebut melalui mekanisme yang dinilainya lebih tepat.

FWJ Indonesia menegaskan, sorotan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghalangi penertiban PKL, melainkan meminta agar setiap tindakan penegakan aturan dilakukan secara transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif. ***

( I’in W / M Sadam )