Prof Dr Sutan Nasomal Minta Kapolri Perintahkan Kapolda Riau Usut Dugaan Penyekapan Advokat Perempuan di Pekanbaru

JAKARTA || RWN.CO.ID – Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, meminta Kapolri memerintahkan Kapolda Riau bersama Kapolresta Pekanbaru mengusut tuntas dugaan kekerasan, intimidasi, dan penyekapan terhadap advokat perempuan Desi Silvia Angraini, SH, MH, saat menjalankan tugas profesinya.

Prof Sutan Nasomal SH MH., menegaskan, aparat penegak hukum perlu mengungkap fakta secara objektif dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap Bapak Kapolri memerintahkan Kapolda Riau bersama Kapolresta Pekanbaru untuk mengusut kasus ini secara serius. Jika ditemukan unsur pidana, pelaku harus diproses sesuai hukum agar memberikan efek jera,” ujar Sutan saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online melalui sambungan telepon dari kantornya di Cijantung, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) itu mengaku prihatin atas dugaan tindakan kekerasan terhadap advokat perempuan yang disebut terjadi ketika menjalankan tugas profesinya.

Menurutnya, setiap persoalan yang melibatkan advokat maupun pihak lain harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan intimidasi atau kekerasan.

## Berawal dari Penyampaian Somasi

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak advokat, peristiwa tersebut bermula ketika Desi Silvia Angraini bersama rekannya dari Law Office Jaka Marhaen, SH & Associates mendatangi kediaman seorang perempuan berinisial GS, yang disebut menjabat sebagai Ketua RW, di Jalan Sidomulyo I, Padang Bulan, Senapelan, Kota Pekanbaru.

Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan surat somasi terkait dugaan perampasan dan penggelapan barang berharga milik klien Desi.

Menurut keterangan Desi, situasi yang semula berlangsung baik berubah setelah GS mengetahui maksud kedatangan mereka. Perselisihan lisan kemudian terjadi dan disebut melibatkan anak GS berinisial AD.

Desi mengaku mengalami intimidasi, ancaman, serta dugaan kekerasan fisik berupa tarikan pada pakaian, gigitan berulang pada lengan kiri dan kanan, serta pukulan di bagian dada hingga mengalami memar.

Ia juga menyebut dirinya dan rekan mengalami penghinaan terkait profesi advokat. Situasi semakin memanas setelah mereka diteriaki “maling” dan pagar rumah dikunci sehingga keduanya mengaku tidak dapat keluar dari lokasi.

Rangkaian kejadian tersebut menjadi dasar munculnya dugaan penyekapan. Namun, kronologi dan unsur pidana dalam peristiwa itu masih perlu didalami oleh aparat penegak hukum.

## Tim Advokat Tempuh Jalur Hukum

Advokat Jaka Marhaen, SH, membenarkan bahwa salah satu anggota timnya mengaku mengalami intimidasi, penghinaan terhadap profesi advokat, dan kekerasan fisik ketika menjalankan tugas.

Ia menegaskan, pihaknya tidak dapat menerima perlakuan tersebut dan memilih menempuh jalur hukum.

Tim advokat kemudian mendatangi Polresta Pekanbaru untuk membuat laporan resmi agar peristiwa tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, GS disebut telah lebih dahulu membuat laporan ke Polresta Pekanbaru pada 7 Oktober 2026 atas dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin.

Menanggapi hal itu, Jaka menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan polisi. Namun, menurutnya, dasar laporan dan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana harus dinilai melalui proses hukum.

“Biarlah hukum yang menentukan apakah unsur tindak pidana tersebut terpenuhi atau tidak,” demikian penjelasan Jaka sebagaimana disampaikan dalam keterangan yang diterima.

## Minta Penanganan Objektif dan Transparan

Prof Sutan Nasomal meminta aparat kepolisian memeriksa seluruh pihak yang terlibat, mengumpulkan bukti, serta mengungkap rangkaian kejadian secara menyeluruh.

Ia juga mendorong para advokat di Pekanbaru untuk mengawal proses hukum secara profesional agar perkara tersebut memperoleh penanganan yang semestinya.

Menurut Sutan, perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya merupakan hal penting. Meski demikian, dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses peradilan yang berlaku.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena melibatkan dua laporan dari pihak berbeda. Oleh sebab itu, kepolisian diharapkan menangani seluruh laporan secara objektif, profesional, dan transparan, tanpa mengabaikan hak hukum masing-masing pihak.

Tim

Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH., selain dikenal sebagai pakar hukum internasional dan ekonom, juga menjabat sebagai Ketua Umum PAMID, Ketua Umum YPLBH Profesor Doktor Sutan Nasomal, Rektor Universitas Bangsa Negara Bersatu (UBNB), Rektor STIA-STIH Pronass, serta Ketua Umum Yayasan Brigade Global Indonesia (HP.BRIGIP).