Pelebaran Jalan Betonisasi Kampung Sodong Disorot, Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Standar Muttu dan Pengawasan Dipertanyakan

SODONG, TANGERANG KAB || RWN.CO.ID – Proyek pelebaran jalan betonisasi di JL. H. Suhadi, Kp. Sodong, RT.003/001, Desa Sodong, Kec.Tigaraksa, Kab. Tangerang, menuai sorotan tajam. Proyek yang semestinya menjadi fasilitas publik berkwalitas justru dipertanyakan warga karena pelaksana’an-nya dinilai terkesan terburu-buru dan diduga tidak sepenuhnya mengikuti spesifikasi tekhnis yang seharusnya (12/8/2026).

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah kondisi pekerjaan yang menjadi perhatian, di antaranya pemadatan tanah yang dinilai tidak merata, material hamparan yang masih bercampur dengan batu berukuran cukup besar, serta lapisan pengerasan yang dipertanyakan ketebalan dan kualitasnya.

Yang lebih serius, warga juga mempertanyakan mutu beton yang digunakan. Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan adanya spesifikasi muttu beton K-300 yang seharusnya dipenuhi. Namun, masyarakat mempertanyakan apakah mutu beton yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen pekerja’an.

Jika benar terjadi pengurangan spesifikasi atau penggunaan material yang tidak sesuai kontrak, persoalannya bukan lagi sekedar soal tampilan jalan. Hal tersebut menyangkut kualitas pekerjaan, umur layanan infrastruktur, serta pertanggungjawaban terhadap anggaran yang digunakan.

“Kami sangat kecewa. Pekerja’an ini seharusnya dilakukan sesuai standar, bukan cuma selesai. Kalau dari awal kwalitasnya dipertanyakan, kami khawatir jalan cepat rusak,” ujar seorang warga RT 03 yang meminta namanya tidak disebutkan, Rabu (12/8/2026).

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah pengawasan. Warga mengaku tidak melihat pengawas berada secara konsisten di lokasi ketika pekerjaan berlangsung.

Padahal, pengawasan bukan formalitas. Pengawas seharusnya memastikan tahapan pekerja’an, kwalitas material, ketebalan lapisan, mutu beton, hingga metode pelaksanaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pertanya’an-nya sederhana, siapa yang mengawasi kwalitas pekerja’an ini ketika material dan beton dihampar di lapangan..?

Jangan sampai pengawasan baru terlihat ketika pekerja’an sudah selesai dan kemudian masyarakat diminta menerima hasilnya begitu saja.

⚠️Keterangan Pelaksana dan Mandor Berbeda

Tim investigasi juga meminta keterangan pihak yang berada di lokasi. Pelaksana lapangan bernama Enjeni menyatakan bahwa pekerja’an yang dilakukan sudah sesuai.

Namun, keterangan berbeda disampaikan seorang mandor pekerja. Mandor tersebut justru mengungkapkan bahwa terdapat pekerja’an yang menurutnya tidak sesuai.

“Ini semua pekerja’an sudah tidak sesuai, Pak. Kami hanya diperintahkan mengerjakan. Itu perintah dari bos Hilman,” ujar mandor tersebut.

Perbeda’an keterangan ini tentu perlu dijawab secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab atas proyek.

Jika pelaksana menyatakan pekerja’an sudah sesuai, maka sangat wajar apabila masyarakat meminta bukti: mana spesifikasi teknisnya, berapa ketebalan yang dipersyaratkan, berapa muttu beton yang digunakan, dan bagaimana hasil pengujian mutunya..?

Jangan hanya mengatakan “sudah sesuai” tanpa membuka dasar tekhnis yang dapat diperiksa.

Papan Informasi Proyek Tidak Terlihat. Sorotan semakin menguat karena tim investigasi tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi.

Padahal, apabila proyek tersebut bersumber dari anggaran pemerintah, informasi mengenai sumber dana, nilai pekerjaan, pelaksana, volume pekerja’an, waktu pelaksanaan, serta informasi penting lainnya semestinya dapat diketahui masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiada’an papan informasi membuat publik bertanya-tanya proyek ini menggunakan anggaran berapa, berasal dari mana, siapa pelaksananya, dan apa spesifikasi lengkap pekerja’annya..?

Masyarakat bukan cuma sekedar pengguna jalan. Mereka juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan.

Karena itu, duga’an bahwa tidak dipasangnya papan informasi (KIP) kesan kentara sengaja dilakukan untuk menutupi nilai anggaran atau spesifikasi pekerja’an tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum ada bukti. Namun, kondisi tersebut patut dipertanyakan dan harus dijelaskan oleh pihak terkait.

✔️ Jangan Sampai Anggaran Publik Hanya Menghasilkan Jalan yang Cepat Rusak

Pemerintah dan pihak pelaksana harus memahami bahwa proyek infrastruktur bukan sekadar mengejar pekerja’an selesai secara administratif.

Jalan yang dibangun dengan uang pajak rakyat harus memiliki kwalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika benar terdapat penyimpangan spesifikasi, lemahnya pengawasan, atau pengguna’an material yang tidak sesuai kontrak, maka harus dilakukan pemeriksa’an secara serius.

Warga meminta Pemerintah Desa Sodong, Kec. Tigaraksa, serta instansi tekhnis terkait turun langsung melakukan pengecekan. Bila diperlukan, pemeriksa’an dapat mencakup pengukuran volume, ketebalan pekerjaan, pemeriksaan dokumen kontrak, serta pengujian muttu beton secara tekhnis.

Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jalan baru yang terlihat bagus dari atas, tetapi menyimpan persoalan kwalitas di bawahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun Pemdes Sodong belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan warga.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pelaksana proyek, pihak yang disebut bernama Hilman, pemerintah desa, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan berimbang. ***

(Een.S)