Konflik Lahan Sentul Memanas, Pemilik Palm Boko Protes Pekarangan Diduga Dirusak Alat Berat

BOGOR || RWN.CO.ID – Konflik agraria kembali mencuat di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Pemilik lahan di Blok 025, Kampung Cikeas, RT 02/RW 10, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, memprotes aktivitas alat berat yang disebut memasuki dan melakukan penggalian di area pekarangan mereka tanpa izin.

Pemilik kawasan Palm Boko, Ozy Sudiro, mengatakan alat berat dan sejumlah pekerja yang diduga menjalankan kegiatan atas nama Sentul City mulai beraktivitas sejak Selasa (15/9/2026). Menurutnya, kegiatan tersebut sempat dihentikan setelah pihaknya menyampaikan keberatan dan menunjukkan dokumen kepemilikan lahan.

“Tanpa izin, mereka (Sentul City, red.) memasuki pekarangan kami bahkan menggali tanah kami. Bagian depan mengalami kerusakan,” kata Ozy, Kamis (17/9/2026).

Ozy menjelaskan, pada hari pertama, pihaknya sempat menghentikan aktivitas tersebut. Namun, setelah sehari berhenti, kegiatan dengan alat berat kembali berlangsung.

“Hari pertama kami sempat protes dan menghentikan kegiatan mereka, dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan lahan secara sah. Sehari berhenti, sekarang mulai lagi,” ujarnya.

Menurut Ozy, lahan tersebut dibeli secara sah dari seorang pensiunan polisi bernama Damanik pada sekitar 1990-an. Ia menyebut, selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi persoalan terkait lahan tersebut.

Sejak 2012, pengelolaan lahan itu telah dikuasakan kepada Pepen dan rekan-rekannya. Ozy mengatakan, pengelolaan tersebut diketahui perangkat desa setempat dan melibatkan penduduk asli kawasan tersebut.

Ozy juga menyebut lahan miliknya berada bersebelahan dengan kawasan yang disebut milik Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan apabila lahannya masuk dalam floting atau pemetaan kawasan Sentul City.

“Lahan kami bersebelahan dengan kawasan milik Bapak Prabowo Subianto. Jika lahan kami masuk floting Sentul City, maka lahan Pak Presiden juga masuk, karena dulunya satu hamparan,” tandasnya.

Atas kejadian tersebut, Ozy meminta pihak Sentul City menghentikan aktivitas cut and fill menggunakan alat berat di area yang diklaim sebagai lahan miliknya. Ia juga menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila kegiatan tersebut terus berlangsung.

“Kami akan tempuh jalur hukum. Saya berencana membuat laporan di Polda Jabar jika pihak Sentul City terus berlaku arogan seperti ini,” paparnya.

Kuasa Hukum Layangkan Somasi

Kuasa hukum Ozy Sudiro, Damai Hari Lubis alias DHL, meminta Sentul City tidak melakukan klaim maupun aktivitas fisik di atas lahan yang disengketakan tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemilik atau kuasanya.

“Ada perbuatan hukum yang telah terjadi. Seharusnya ada upaya konfirmasi terlebih dahulu kepada klien kami atau kuasanya. Untuk itu kami layangkan somasi agar bisa bertemu pihak Sentul City atau tim legalnya. Jika dirasa ada yang perlu diperiksa secara seksama, silakan ke pengadilan dulu, sebab hingga saat ini Indonesia masih negara hukum,” kata DHL.

Sentul City Terbuka untuk Komunikasi

Sementara itu, saat dikonfirmasi, tim legal Sentul City, Farhan, menyatakan pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan Ozy Sudiro maupun kuasa hukumnya terkait persoalan tersebut.

“Kami akan sangat terbuka kepada saudara Ozy atau kuasa hukumnya untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait persoalan tersebut. Kami juga telah memiliki kelengkapan berkas atas dasar penyelesaian bersama para pihak sejak lalu,” kata Farhan.

Farhan juga mempersilakan kuasa hukum Ozy datang ke kantor Sentul City untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap data dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.

“Tinggal datang saja kepada kami, bisa saling kroscek data. Jika ada situasi tertentu, maka kami bisa merekomendasikan penyelesaian ke Management Sentul City,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai dasar kegiatan alat berat di lokasi, batas lahan yang dipersoalkan, serta dokumen yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak. Persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh untuk memastikan status serta batas kepemilikan.

(Iin Warsinah)