Duga’an Kesenjangan Penyaluran Bantuan Banjir Bireuen, Prof. Sutan Nasomal Desak Audit Menyeluruh

BIREUEN, ACEH || RWN.CO.ID – Tata kelola penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir di Kab. Bireuen, Aceh, diduga menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai kesenjangan antara jumlah korban terdampak dengan jumlah warga yang disebut telah menerima bantuan.

Berdasarkan keterangan yang dikaitkan dengan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, terdapat sekitar 32.000 warga terdampak banjir, sementara sekitar 4.000 warga disebut telah menerima bantuan. Jika data tersebut benar, masih terdapat sekitar 28.000 warga yang perlu dipastikan status penerima’an bantuan nya.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Profesor Doktor KH Alhamdhu Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia meminta pemerintah melakukan audit dan verifikasi menyeluruh agar tidak terjadi kesenjangan antara data administratif dengan kondisi nyata di lapangan.

“Presiden Prabowo Subianto perlu memerintahkan Wakil Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mengaudit serta mengurai hambatan penyaluran bantuan di Kabupaten Bireuen. Yang terpenting bukan hanya memastikan bantuan tersedia, tetapi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujar Prof. Sutan Nasomal.

Duga’an belum meratanya bantuan juga muncul dari keterangan sejumlah warga di Arabungong, Dusun Blang Awe, Kec. Peudada.

Seorang warga mengaku belum menerima paket bantuan logistik dari pemerintah daerah sejak banjir melanda wilayah tersebut.

• “Ini yang kami alami sendiri. Di Arabungong, Dusun Blang Awe, bantuan belum kami terima,” ungkap warga tersebut.

Namun, keterangan tersebut masih perlu diverifikasi secara faktual oleh pemerintah dan pihak terkait. Pemeriksa’an lapangan penting dilakukan untuk memastikan apakah terdapat warga yang belum terdata, belum menerima bantuan, atau bantuan sebenarnya telah disalurkan tetapi belum sampai ke seluruh titik terdampak.

Prof. Sutan Nasomal menilai perbeda’an data tersebut perlu diurai secara transparan. Audit tidak harus dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan pihak tertentu, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan bantuan kebencana’an berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, sedikitnya terdapat lima hal yang perlu diverifikasi:

1. Validasi jumlah riil warga terdampak.

2. Identitas warga yang telah dan belum menerima bantuan.

3. Jenis serta volume bantuan yang telah disalurkan.

4. Waktu dan jalur distribusi bantuan.

5. Kendala teknis yang menyebabkan sebagian warga belum menerima bantuan.

• “Bencana bukan cuma semata-mata persoalan angka dan administrasi. Di balik data tersebut ada masyarakat yang membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas penyaluran harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Prof. Sutan Nasomal juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pemerintah Aceh, BPBD, serta kementerian dan lembaga terkait membuka data penyaluran bantuan secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana bantuan telah diberikan.

Ia menegaskan, apabila terdapat perbedaan antara data penerima dengan kondisi lapangan, pemerintah perlu segera melakukan koreksi dan distribusi ulang kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

• “Jangan sampai persoalan berhenti pada laporan administrasi. Yang harus menjadi ukuran adalah apakah bantuan benar-benar diterima oleh korban banjir,” tutup prof sutan.

Redaksi Radar Warta Nasional membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari Pemkab Bireuen, BPBD, Pemerintah Aceh, maupun pihak terkait lainnya guna memberikan penjelasan resmi mengenai data korban dan realisasi penyaluran bantuan tersebut.***

TIM Kontributor

Sumber : Prof. Dr. KH Alhamdhu Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., serta Rektor STIA-STIH Pronass.