POLDA METRO JAYA TEGASKAN KOMITMEN BERANTAS TPPO, PULUHAN PMI KORBAN EKSPLOITASI BERHASIL DIPULANGKAN

JKT || radarwarta nasional– Polda Metro Jaya bersama kementerian dan lembaga terkait menegaskan komitmennya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta memastikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri.

Dalam konferensi pers, pihak kepolisian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pengungkapan kasus, khususnya Polda Metro Jaya, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang telah bekerja sama memulangkan para korban ke Tanah Air.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak sehingga kasus perdagangan orang ini dapat diungkap. Kami berharap proses hukum terhadap para pelaku dapat dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar perwakilan pemerintah.

Pemerintah menegaskan bahwa tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri serta memastikan mereka memperoleh hak-haknya selama bekerja.

Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui terdapat tiga periode pemberangkatan PMI ke luar negeri. Periode pertama sebanyak 35 orang yang diberangkatkan pada Agustus 2023 hingga Juni 2024 dan seluruhnya telah kembali ke Indonesia.

Pada periode kedua, sebanyak 50 orang diberangkatkan antara Juli 2024 hingga Maret 2025. Sebanyak sembilan orang telah dipulangkan sebelum masa kontraknya berakhir, sementara masih terdapat 41 orang yang proses kepulangannya terus dikoordinasikan.

Sedangkan periode ketiga berlangsung pada April 2025 hingga Januari 2026. Dari kelompok ini, lima orang telah dipulangkan sebelum kontraknya selesai, termasuk tiga korban yang dipulangkan dalam dua tahap, yaitu dua orang sebelumnya dan satu orang pada hari konferensi pers berlangsung.

Pihak kepolisian menyebutkan sebagian korban tiba di Indonesia dalam kondisi mengalami gangguan kesehatan, sementara lainnya dalam keadaan sehat. Pendataan dan pemeriksaan kesehatan masih terus dilakukan untuk memastikan kondisi seluruh korban.

Selain itu, penyidik juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan warga negara asing dalam jaringan tersebut. Informasi mengenai dugaan eksploitasi tenaga kerja Indonesia di negara lain di luar Libya juga tengah dikembangkan.

Dalam penanganan perkara TPPO, aparat penegak hukum turut mengupayakan pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi. Besaran ganti rugi akan dihitung berdasarkan kerugian yang dialami korban, biaya pengobatan, pemulihan, hingga kebutuhan rehabilitasi, yang selanjutnya dikaji oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kepolisian menjelaskan bahwa setiap penanganan perkara TPPO selalu menanyakan kepada korban mengenai keinginan mengajukan restitusi. Apabila korban bersedia, penyidik akan berkoordinasi dengan LPSK dan pendamping korban untuk menghitung seluruh kerugian yang layak dibebankan kepada pelaku.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme resmi penempatan PMI melalui kementerian terkait dan perusahaan penempatan pekerja migran yang legal. Calon PMI diwajibkan mengikuti pelatihan keterampilan, pembekalan bahasa, serta melengkapi seluruh dokumen administrasi sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Namun demikian, masih terdapat oknum yang memanfaatkan masyarakat melalui jalur ilegal demi memperoleh keuntungan, sehingga berujung pada tindak pidana perdagangan orang.

Pemerintah bersama Polri melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO terus melakukan langkah-langkah pencegahan, baik melalui sosialisasi langsung di daerah rawan, patroli siber untuk mengawasi perekrutan ilegal secara daring, maupun edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform informasi.

Di akhir konferensi pers, masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati dalam memilih jalur bekerja ke luar negeri dan hanya menggunakan agen resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila menemukan dugaan praktik perdagangan orang atau membutuhkan bantuan, masyarakat diminta segera menghubungi layanan darurat Polri di nomor 110.

Polri menegaskan akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan TPPO. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum akan dilakukan secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.

(Supriadi )