TARIF PARKIR RP5.000 DI JEMBATAN LIMA DIPERSOALKAN, TIM TIGER AMANKAN JUKIR

JAKBAR || RWN.CO.ID – Persoalan tarif parkir kembali menjadi sorotan di kawasan Pasar Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. Seorang pria berinisial MS (36) diamankan personel Tim Tiger Polsek Tambora setelah adanya laporan dari seorang pengendara yang mempersoalkan tarif parkir sebesar Rp5.000, Sabtu (8/8/2026) siang.

Peristiwa tersebut bermula ketika seorang pengendara berinisial RB mempertanyakan nominal parkir yang diminta kepadanya. Pengendara disebut tidak bersedia membayar Rp5.000 dan hanya memberikan uang Rp2.000.

Namun, persoalan kemudian berkembang. RB disebut meminta penjelasan mengenai tarif resmi yang berlaku sekaligus mempertanyakan keberadaan karcis parkir sebagai bukti pembayaran.

Pertanya’an mengenai dasar penetapan tarif dan mekanisme pengelolaan uang parkir itu kemudian berujung pada pelaporan kepada pihak kepolisian.

LAPORAN MASUK, POLISI TURUN KE LOKASI

Informasi yang dihimpun menyebutkan, RB menghubungi layanan Call Center 110 Polri untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu, yang bersangkutan diarahkan ke SPK Polsek Tambora guna memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya.

Laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti aparat.

Petugas mendatangi kawasan Pasar Jembatan Lima untuk mencari keberadaan MS yang disebut masih melakukan aktivitas parkir di sekitar lokasi.

MS selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambora untuk menjalani pemeriksa’an lebih lanjut.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa laporan masyarakat terkait dugaan persoalan parkir mendapat respons dari aparat kepolisian.

BUKAN CUMA SOAL SELISIH RP.3.000

Jika melihat nominalnya, persoalan tersebut memang hanya berkaitan dengan selisih Rp3.000 antara tarif yang diminta dan uang yang diberikan pengendara.

Namun, substansi persoalannya jauh lebih besar.

Yang perlu dipastikan adalah apakah tarif Rp5.000 tersebut memiliki dasar resmi, apakah terdapat karcis sebagai bukti pembayaran, siapa pihak yang mengelola parkir di lokasi tersebut, serta ke mana hasil pungutan parkir disetorkan.

Apabila aktivitas tersebut merupakan parkir resmi, masyarakat tentunya berhak mengetahui dasar hukum dan ketentuan tarif yang diberlakukan.

Sebaliknya, apabila terdapat duga’an pungutan di luar ketentuan, hal tersebut juga perlu diperiksa berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.

KARCIS PARKIR JADI PERTANYA’AN PENTING

Keberada’an karcis menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam persoalan ini.

Sebab, karcis bukan hanya sekedar secarik kertas. Bagi masyarakat, karcis dapat menjadi tanda bahwa pembayaran dilakukan melalui mekanisme parkir yang jelas dan dikelola secara resmi.

Karena itu, ketika pengendara mempertanyakan tarif sekaligus meminta karcis, seharusnya terdapat penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pihak pengelola parkir.

Publik tentu tidak ingin kawasan umum menjadi ruang abu-abu, di mana tarif dapat berbeda-beda tanpa penjelasan yang transparan.

PENGAMANAN BUKAN BERARTI SUDAH TERBUKTI BERSALAH

Meski MS telah diamankan, hal tersebut tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.

Polisi masih perlu mendalami kronologi, meminta keterangan pengendara dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti yang ada, serta menentukan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.

Dengan demikian, status hukum MS tetap harus menunggu hasil pemeriksaan dan proses penyelidikan kepolisian.

PERLU EVALUASI PARKIR DI JEMBATAN LIMA

Peristiwa ini sekaligus membuka kembali pertanyaan mengenai pengelolaan parkir di kawasan Jembatan Lima.

Terlebih, kawasan tersebut sebelumnya juga pernah menjadi perhatian aparat terkait persoalan juru parkir.

Kini, muncul kembali keluhan mengenai tarif yang dianggap memberatkan pengendara.

Pihak terkait perlu memastikan beberapa hal mendasar: berapa tarif parkir yang sah, siapa pengelolanya, apakah terdapat izin atau penugasan resmi, apakah setiap pembayaran diberikan karcis, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap juru parkir di lapangan.

Jika tarif tersebut memang memiliki dasar dalam regulasi daerah (Perda), masyarakat tentu berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketentuan tersebut.

MASYARAKAT BUTUH KEPASTIAN, BUKAN PERDEBATAN

Kasus ini seharusnya tidak berhenti pada persoalan seorang pengendara dengan seorang juru parkir.

Peristiwa tersebut dapat menjadi momentum bagi instansi terkait untuk mengevaluasi sistem perparkiran di kawasan Pasar Jembatan Lima.

Juru parkir berhak mendapatkan penghasilan. Namun, hak tersebut harus berjalan bersama kewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku.

Begitu pula pengendara memiliki kewajiban membayar parkir apabila memang tarif tersebut resmi dan sesuai aturan. Tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian mengenai nominal pembayaran serta bukti transaksi.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekedar jawaban mengenai Rp5.000 atau Rp2.000.

Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap pungutan di ruang publik memiliki dasar, mekanisme, dan pengawasan yang jelas.

Polisi kini masih mendalami peristiwa tersebut. Publik pun menunggu hasil pemeriksa’an untuk mengetahui apakah persoalan ini sebatas kesalahpahaman mengenai tarif parkir atau terdapat duga’an pelanggaran lain yang perlu ditindak lanjuti.

Tim

SC: FM