Sidang Praperadilan Kedua di PN Depok Ditunda, Kuasa Hukum Ida Soroti Permintaan Pembaruan Surat Kuasa

DEPOK || RWN.CO.ID – Sidang kedua praperadilan yang diajukan terkait status tersangka Ida binti almarhum Usan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jumat (23/10/2026), kembali ditunda. Penundaan tersebut dipersoalkan tim kuasa hukum yang menilai permintaan pembaruan surat kuasa telah menghambat jalannya persidangan.

Sidang yang berlangsung di PN Depok Kelas IA, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kecamatan Cilodong, itu dijadwalkan kembali pada Senin (26/10/2026) pukul 09.00 WIB, dengan agenda pembaruan surat kuasa dan jawaban dari pihak termohon, yakni penyidik Polres Metro Depok.

Kuasa hukum Ida mengaku kecewa karena perkara yang mereka ajukan belum berlanjut ke pokok agenda persidangan. Mereka mempertanyakan dasar hukum permintaan pembaruan surat kuasa yang disampaikan hakim tunggal.

Kuasa Hukum Minta Persidangan Berjalan Efektif

Eko Wahyudi Utomo, S.H., pengacara dari Firma Hukum Richard William and Partner, menjelaskan bahwa timnya diminta memperbarui surat kuasa yang berasal dari klien, Ida, sekaligus menyesuaikan nama-nama penerima kuasa.

Menurut Eko, surat kuasa tersebuut selanjutnya akan mencantumkan Richard William dan Eko Wahyudi Utomo, S.H., sebagai kuasa hukum.

Pihaknya berharap agenda persidangan berikutnya dapat berjalan efektif sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga permohonan praperadilan dapat segera diperiksa.

Tim kuasa hukum juga berharap proses hukum tersebut menghasilkan penyelesaian yang adil bagi kliennya, termasuk menguji keabsahan penetapan status tersangka terhadap Ida melalui mekanisme praperadilan.

Mereka turut menyinggung PT Megapolitan Developments Tbk sebagai pihak pelapor yang disebut dalam perkara tersebut. Namun, hubungan para pihak dan duduk perkara secara lengkap masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi serta keterangan dari masing-masing pihak.

Richard William Singgung Dana Konsinyasi Rp129 Milyar

Di tempat terpisah, Richard William menyampaikan dugaan adanya persoalan yang lebih luas di balik perkara tersebut. Ia mengaitkannya dengan dana konsinyasi pembebasan tanah untuk proyek Tol Depok–Antasari senilai sekitar Rp129 miliar yang menurutnya merupakan hak tersangka.

Richard juga menduga adanya pengondisian oleh oknum penyidik yang dikaitkannya dengan pihak perusahaan dan seorang oknum anggota Wantimpres yang disebut dalam keterangannya.

Selain itu, ia mempertanyakan riwayat dan perubahan luas tanah yang menjadi bagian dari sengketa. Richard merujuk pada Putusan Perkara Pidana Nomor 1/Pid.B/2024/PN DPK tertanggal 6 November 2024, seraya menyampaikan dugaan adanya ketidaksesuaian mengenai asal-usul serta luas bidang tanah.

“Tanah itu seperti ternak yang bisa berkembang biak,” ujar Richard, menggambarkan kejanggalan yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.

Dugaan Intervensi Perlu Dibuktikan

Sorotan terhadap dugaan intervensi dalam proses hukum menjadi persoalan serius yang perlu ditempatkan secara proporsional. Penundaan sidang dan permintaan pembaruan surat kuasa tidak dengan sendirinya membuktikan adanya campur tangan pihak tertentu.

Untuk memperoleh gambaran yang berimbang, diperlukan penjelasan mengenai pertimbangan hakim yang mendasari permintaan pembaruan surat kuasa, tanggapan Polres Metro Depok selaku termohon, serta klarifikasi pihak perusahaan dan pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.

Sidang lanjutan pada Senin (26/10/2026) diharapkan dapat memperjelas duduk perkara dan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Seluruh dugaan yang disampaikan kuasa hukum perlu diuji melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan. ***

Pewarta : Iin Warsinah/Tim