Sertifikasi Wartawan Tak Hanya UKW, Prof. Sutan Nasomal Soroti Jalur BNSP

jAKARTA || RWN.CO.ID – Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyoroti dinamika sertifikasi kompetensi wartawan yang selama ini banyak dikaitkan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Menurut Prof. Sutan, organisasi profesi wartawan maupun perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi dapat membuka ruang sertifikasi profesi melalui skema yang bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang berwenang, termasuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Selama ini gonjang-ganjing masalah UKW yang diributkan para pejabat hanya melayani sebagian wartawan yang sudah UKW dan medianya terdaftar registrasi Dewan Pers. Ini sebenarnya kebablasan. Semua organisasi profesi wartawan boleh mengadakan sertifikasi BNSP dengan bekerja sama melalui MOU dengan lembaga sertifikasi yang berwenang,” ujar Prof. Sutan Nasomal, 3 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan sa’at menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik nasional maupun luar negeri. Komunikasi dilakukan dari lingkungan Universitas Profesor Dr. Sutan Nasomal di kawasan Saptamarga, Selayang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Ia mengatakan, mekanisme sertifikasi perlu dibuka secara merata agar wartawan di berbagai daerah memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi profesinya.

“Pemimpin redaksi atau wartawan di daerah boleh menghimpun rekan minimal 50 orang tiap provinsi. Nanti kami dari Universitas Profesor Sutan Nasomal Jakarta datang ke daerah untuk pendaftaran,” katanya.

Prof. Sutan menilai sertifikasi profesi seharusnya tidak berhenti pada persoalan administratif. Menurutnya, wartawan dan pemimpin redaksi tetap perlu memahami dasar-dasar jurnalistik, etika pers, tanggung jawab profesi, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik.

“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan atau tingkatan. Baik wartawan maupun pemimpin redaksi harus memahami ilmu dasar profesinya secara utuh,” tegasnya.

Ia juga mendorong organisasi pers di berbagai tingkatan untuk memperkuat sosialisasi, kaderisasi, dan peningkatan kompetensi anggota. Kerja sama dengan lembaga sertifikasi yang memiliki kewenangan, menurutnya, dapat menjadi salah satu pilihan dalam pengembangan profesionalisme wartawan.

Prof. Sutan menambahkan, sertifikasi profesi juga dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam membangun hubungan profesional insan pers dengan instansi pemerintah maupun sektor swasta. Namun, ia menekankan bahwa kualitas dan kompetensi harus tetap menjadi perhatian utama.

Pernyataan Prof. Sutan tersebut menjadi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai mekanisme sertifikasi kompetensi wartawan di Indonesia. Karena itu, setiap organisasi dan wartawan perlu memastikan skema sertifikasi yang digunakan sesuai dengan ketentuan hukum, standar kompetensi, serta kewenangan lembaga sertifikasi yang bersangkutan.***

Tim

Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Rektor Universitas Profesor Sutan Nasomal, serta Pendiri dan Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus.