Proyek P3A di Patra Manggala-Kemiri Diduga Tak Sesuai Standar, Pengawasan Dipertanyakan, Penanggung Jawab Bermain Petak Umpet..?

AvatarDewi Sari 13 Agu 2026, 15:26 70

TANGERANG KAB || RWN.CO.ID – Tim investigasi melakukan pengecekan langsung terhadap proyek P3A – Mitra Cai yang berlokasi di Jl. Patramanggala, Tangerang, pada 13 Agustus 2026. Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan sejumlah kondisi pekerja’an yang diduga tidak sesuai dengan speack  standar tekhnis dan ketentuan pelaksana’an proyek (13/8/2026).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanya’an mengenai kwalitas pekerja’an, pengawasan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksana’an proyek, seperti ynag sudah,d8duga sengaja abaikan K3 dan sistem pengawasan kerja dilapangan.

 

” Kerja’an terusan nie mach, kurang tahu persis siapa yang punya (Pelaksana-Red), kalau gak salah mach nama nya pak Rohim,” ungkap tukang batu.

 

Sa’at berada di lokasi, tim investigasi juga mempertanyakan keberada’an pengawas maupun penanggung jawab pekerja’an. Namun, tidak ditemukan pihak yang dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai pelaksana’an proyek tersebut.

 

Sejumlah pekerja yang ditemui di lokasi menyebutkan bahwa urusan proyek diserahkan kepada seseorang yang mereka kenal dengan inisial ” R” Namun, keterangan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen dan belum diketahui secara pasti kapasitas maupun tanggung jawab yang bersangkutan dalam proyek tersebut.

 

Untuk memperoleh klarifikasi, tim investigasi kemudian mendatangi kediaman pihak yang disebut sebagai pelaksana di wilayah RT 006/RW 003. Di lokasi, tim hanya bertemu dengan istrinya. Yang bersangkutan menyatakan tidak mengetahui keberada’an suaminya dan tidak dapat memberikan penjelasan terkait pekerja’an proyek yang sedang berlangsung.

 

Situasi tersebut semakin memperkuat pertanya’an publik mengenai transparansi, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban proyek. Terlebih apabila pekerja’an menggunakan anggaran pemerintah, setiap tahapan pelaksana’an semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

 

Meski demikian, temuan lapangan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pelaksana, pengawas, pemilik pekerja’an, maupun instansi terkait agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

 

Masyarakat berharap instansi berwenang segera melakukan pemeriksa’an terhadap kwalitas dan kesesuaian pekerja’an, termasuk memastikan identitas pelaksana, pengawas, sumber anggaran, serta dokumen proyek. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta agar dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Hingga berita ini disusun, pihak yang disebut sebagai penanggung jawab belum memberikan keterangan langsung kepada tim investigasi.

 

(Alex Pantura)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
KPK Tetapkan Bupati Klaten dan Kepala BKP Jateng jadi Tersangka Kasus Suap

Supri Oleng

17 Okt 2026, 19:49

  Kabupaten Klaten-propinsi Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif selama 1×24 jam, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta dugaan suap hasil audit keuangan pemkab Klaten oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK).   KPK menjelaskan dua di antaranya yakni Bupati Klaten …

Prof DR Sutan Nasomal SH MH Soroti Klarifikasi Suami Fenny Frans: Jangan Alihkan Pokok Persoalan, Perminta’an Ma’af Terbuka Dinilai Lebih Tepat

Dewi Sari

16 Okt 2026, 20:02

MAKASSAR, || RADAR WARTA NASIONAL –  Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), menyoroti klarifikasi Mustadir Dg Sila, suami pemilik merek skincare Fenny Frans, terkait polemik penyebutan wartawan dengan istilah “anak kodok” dalam siaran langsung di TikTok.   Menurut Prof Sutan, klarifikasi seharusnya menjawab substansi …

Duga’an Perminta’an Uang Dilaporkan ke Divpropam Polri, Dua Personel Polda Jambi Disorot

Taer

14 Okt 2026, 09:50

JAMBI|| RADAR WARTA NASIONAL – Penanganan pengaduan duga’an ketidak profesionalan dalam bertugas yakni perminta’an uang yang dikaitkan dengan perkara pidana di Subdit Harda Ditreskrimum Polda Jambi kini menjadi perhatian. Dua oknum personel POLRI , yakni Iptu S*parn* dan Aipda G*st* Kr*sn* Y*d*, disebut dalam laporan yang diajukan Joni ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. …

Musrenbangdes Cengklong Bahas Rencana Pembangunan 2027–2028, Warga Usulkan Fasilitas Posyandu

Dewi Sari

13 Okt 2026, 14:29

TANGERANG || RADAR WARTA NASIONAL | – Pemerintah Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Selasa (13/10/2026), untuk membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027 serta Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes) 2028.   Kegiatan dihadiri Kepala Desa Cengklong H. Syamsul Anwar, S.Sos., Ketua TP-PKK Aulian Sari, S.Pd., Ketua BPD H. …

Karyawan CV. Global Jaya Minta Pemkot Tangerang Kedepankan Dialog, Nasib Pekerja Jadi Perhatian

Taer

13 Okt 2026, 12:32

TANGERANG ||  RADAR WARTA NASIONAL –   Rencana penyegelan lokasi usaha CV Global Jaya di kawasan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, memunculkan kekhawatiran di kalangan karyawan. Puluhan pekerja berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi timbul apabila aktivitas perusaha’an dihentikan.   Aspirasi tersebut disampaikan seorang narasumber berinisial D saat ditemui di lokasi usaha, Senin …

Musrenbangdes Selambaran Jati Bahas Pembangunan 2027–2028, Prioritaskan Sanitasi Toilet Umum dan Faskes Posyandu

Taer

13 Okt 2026, 10:56

TANGERANG KAB || RWN.CO.ID – Pemdes Selambaran Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Selasa (13/10/2026), untuk membahas arah pembangunan Tahun Anggaran 2027 sekaligus menghimpun usulan program untuk 2028.   Musrenbangdes mengusung tema “Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Berkelanjutan.” Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, …