Prof. DR. Sutan Nasomal: Hindari Gonjang-Ganjing, Negara Perlu Siapkan Rutan Khusus Berstandar Tinggi

JAKARTA, RADAR WARTA NASIONAL –  Polemik fasilitas khusus di lembaga pemasyarakatan (lapas) kembali menjadi sorotan setelah Ombudsman RI menemukan dugaan adanya “kluster mewah” di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dalam sidak pada 23 September 2026, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai rumah kluster dan memiliki fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, hingga fasilitas kebugaran. Ombudsman juga menemukan persoalan keamanan dan menerima laporan dugaan pungutan liar.

Menanggapi persoalan tersebut, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), mengatakan pemerintah perlu mencari solusi sistem pemasyarakatan yang lebih terukur agar persoalan fasilitas berbeda di dalam lapas tidak terus menimbulkan kegaduhan.

“Hindari gonjang-ganjing. Negara harus menata kembali sistem pemasyarakatan. Kalau memang diperlukan, siapkan rutan khusus dengan standar fasilitas dan pelayanan yang jelas, transparan serta diawasi negara,” ujar Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Menurut Prif Sutan, klasifikasi penghuni perlu mempertimbangkan kondisi perkara, kebutuhan pembinaan, usia, serta kondisi kesehatan. Ia menilai tahanan dengan penyakit berat atau komplikasi membutuhkan fasilitas kesehatan dan pengawasan medis yang memadai.

“Jangan sampai orang yang membutuhkan perawatan medis justru ditempatkan dalam kondisi yang membuat penyakitnya semakin berat. Pembinaan harus tetap berjalan, tetapi aspek kemanusiaan dan kesehatan juga harus diperhatikan,” katanya.

Prof Sutan juga mengusulkan konsep rutan berstandar tinggi yang dikelola secara profesional dengan pengawasan ketat pemerintah. Ia membuka kemungkinan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas, sepanjang seluruh mekanisme, tarif, keamanan, serta pengawasannya diatur secara transparan oleh negara.

Namun, menurut dia, fasilitas khusus tersebut tidak boleh berubah menjadi jalur istimewa bagi tahanan yang memiliki uang.

“Kalau ada fasilitas berbeda, kriterianya harus berdasarkan aturan dan keputusan yang jelas, bukan karena seseorang kaya atau mempunyai kekuasaan. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum bisa dibedakan berdasarkan kemampuan membayar,” tegasnya.

Gagasan tersebut, lanjut Sutan, dapat diarahkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan, ruang pembinaan, pendidikan, olahraga, kegiatan keagamaan sesuai keyakinan, serta sarana rehabilitasi psikososial yang layak.

Ia juga mengusulkan agar fasilitas pemasyarakatan memiliki klasifikasi yang jelas, antara lain untuk tahanan umum, anak, remaja, serta penghuni yang membutuhkan penanganan kesehatan khusus.

“Yang penting bukan cuma kemewahannya, tetapi standar pembinaan, kesehatan, keamanan dan pengawasan. Jangan sampai istilah rutan mewah justru menjadi alasan munculnya diskriminasi baru,” ujarnya.

Guru besar itu pun menilai persoalan di Lapas Cibinong seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan nasional.

Ombudsman RI sendiri pada September 2026 telah meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola lapas dan rutan, khususnya terkait pengawasan, pungutan liar, penggunaan telepon seluler dan peredaran narkoba.

Bagi Prif Sutan, pembenahan tersebut harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari bangunan, kapasitas hunian, pelayanan kesehatan, pembinaan hingga pengawasan petugas.

“Jangan tunggu kasus viral baru bergerak. Negara harus mempunyai sistem yang jelas sejak awal. Kalau standar fasilitas memang berbeda, dasar hukumnya harus jelas, pengawasannya ketat dan aksesnya tidak boleh ditentukan oleh uang semata,” pungkasnya.***

Tim

Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH – Pakar Hukum Internasional dan Ekonom; Ketua Umum PAMID (Perkumpulan Advokat Muda Indonesia); Presiden Partai Oposisi Merdeka; Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal; Rektor Universitas Pronass; Ketua Umum YPP BRIGIP; Pendiri Ponpes As-Saqwa Plus.