Duga’an Penyimpangan Trayek Dominasi Pelanggaran Bus AKAP dan AKDP, Kemenhub Evaluasi Operator

JAKARTA || RWN – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperketat pengawasan terhadap operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di 115 Terminal Tipe A seluruh Indonesia. Hasil pengawasan periode 1 Januari hingga 30 Oktober 2026 menunjukkan penyimpangan trayek masih menjadi pelanggaran paling dominan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa dari 3.158.517 perjalanan keberangkatan bus yang tercatat, sebanyak 1.760.258 perjalanan atau 55,73 persen terindikasi melakukan pelanggaran. Sementara 1.398.259 perjalanan atau 44,27 persen dinyatakan tidak melanggar.

Temuan serupa juga terlihat pada perjalanan kedatangan. Dari total 3.283.247 perjalanan bus yang masuk terminal, sebanyak 1.818.204 perjalanan atau 55,38 persen terindikasi melanggar ketentuan. Adapun 1.465.043 perjalanan atau 44,62 persen memenuhi persyaratan administratif dan teknis laik jalan.

“Masih terdapat lebih dari 1,7 juta kali perjalanan keberangkatan yang terindikasi melakukan pelanggaran dan pelanggaran terbanyak yakni penyimpangan trayek sebanyak 1.066.441 kali. Sementara ada lebih dari 1,8 juta kali perjalanan bus yang datang di terminal tipe A juga melakukan pelanggaran, dengan jumlah pelanggaran penyimpangan trayek mencapai 1.073.361 kali melanggar,” jelas Aan di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Selain penyimpangan trayek, petugas menemukan persoalan serius terkait kedisiplinan operator dalam memenuhi kelengkapan dokumen kendaraan. Pelanggaran tersebut meliputi masa berlaku Kartu Pengawasan (KPS) serta dokumen uji berkala kendaraan atau BLUe/KIR yang telah kedaluwarsa.

Pada kendaraan keberangkatan, tercatat 450.934 kali pelanggaran masa berlaku dokumen uji berkala dan 768.132 kali pelanggaran masa berlaku KPS. Sementara pada kendaraan kedatangan, ditemukan 497.558 kali pelanggaran dokumen uji berkala serta 827.984 kali pelanggaran masa berlaku KPS yang sudah tidak aktif.

Aan menegaskan, hasil pengawasan tersebut menjadi dasar bagi Kemenhub untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan otobus (PO), sekaligus mendorong peningkatan standar keselamatan pelayanan transportasi umum.

“Hasil pengawasan yang rutin kami lakukan ini tidak hanya untuk mendeteksi adanya pelanggaran tetapi juga sebagai justifikasi kami untuk mengevaluasi dan mendorong operator atau PO-PO tersebut supaya lebih tertib untuk menjamin keselamatan pelayanan. Kami ingin para operator betul-betul menerapkan prinsip layanan angkutan yang berkeselamatan,” katanya.

Ia mengimbau seluruh operator bus agar memastikan setiap kendaraan beroperasi sesuai trayek dan izin yang telah ditetapkan. Persyaratan administratif maupun teknis laik jalan juga harus dipenuhi, termasuk memastikan kondisi pengemudi dan awak kendaraan tetap prima sebelum menjalankan perjalanan.

Menurutnya, kepatuhan terhadap trayek dan kelengkapan dokumen bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya melindungi keselamatan penumpang serta pengguna jalan lainnya.

Ke depan, Ditjen Perhubungan Darat akan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Terminal Online System (TOS) untuk memperkuat pengawasan, memantau operasional kendaraan, dan mengevaluasi kepatuhan operator bus.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan perusahaan otobus sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan transportasi umum yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

Pewarta : Sophia T / D Arif Manurung