Kasus Layanan Internet Bone Disorot, Prof. Sutan Nasomal Minta Legalitas Dibuka Terang

BONE || RWN.CO.ID – Polemik duga’an pengelola’an dan pendistribusian layanan internet di Kabupaten Bone mendapat sorotan dari Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional dan ekonom. Ia meminta Polres Bone menelusuri legalitas serta pola pengelola’an layanan internet yang disebut menggunakan satu titik untuk melayani banyak pelanggan.

Menurut Prof. Sutan, persoalan tersebut harus diselesaikan secara objektif berdasarkan fakta, dokumen, legalitas dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Permasalahan layanan penggunaan internet yang rancu ini sebaiknya diselesaikan secara hukum agar terang siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau memang ada persoalan hukum, biarkan mekanisme hukum yang membuktikannya,” ujar Sutan Nasomal sa’at dikonfirmasi sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, Kamis (15/8/2026).

Prof. Sutan menilai pola satu sumber bandwidth yang didistribusikan kepada banyak pelanggan tidak bisa langsung disebut ilegal hanya berdasarkan bentuk jaringannya.

“Jangan hanya melihat kabelnya. Yang harus diperiksa adalah siapa penyelenggaranya, siapa yang menjual, siapa yang menerima pembayaran, dari mana bandwidth diperoleh dan apakah seluruh aktivitas tersebut memiliki dasar legal,” tegasnya.

Ia meminta aparat memeriksa sumber bandwidth, hubungan dengan penyedia layanan, izin, kerja sama, perangkat jaringan hingga mekanisme pembayaran pelanggan.

Berawal dari Laporan GASIKINDO melebar, Persoalan ini mencuat setelah GASIKINDO LSM Toappatunru Kabupaten Bone menyampaikan laporan kepada Polres Bone. Dalam laporan tersebut turut disebut sejumlah nama usaha, di antaranya BUKAKA.NET, SINAR UJUNG, AIS.NET, RISKI.NET, AISNET.KANCO, AFA228.NET dan PRIMA HOME.

Namun, penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari laporan dan belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran. Legalitas masing-masing tetap harus diverifikasi oleh instansi berwenang.

Prof. Sutan meminta persoalan tidak berkembang menjadi perang pernyata’an dan tudingan sepihak.

“Yang penting bukan siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang memiliki dasar hukum dan bukti. Semua harus diuji berdasarkan aturan dan fakta,” katanya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika kegiatan tersebut memiliki legalitas dan kerja sama yang sah, hal itu juga perlu disampaikan secara terbuka.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi dari satu sisi. Yang benar harus dikatakan benar dan yang salah harus dibuktikan salah melalui proses hukum,” tegasnya.

Prof. Sutan berharap Polres Bone melakukan pengumpulan informasi, pengecekan lokasi, pemeriksaan dokumen dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

“Kalau ternyata seluruhnya legal dan memiliki kerja sama serta perizinan yang sesuai, tentu harus disampaikan secara terang. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan hukum,” tutupnya.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Bone terkait perkembangan laporan tersebut. Konfirmasi kepada pihak-pihak usaha yang disebut juga masih diperlukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai legalitas, perizinan, sumber bandwidth dan pola kerja sama.

Dewi Sari

Narsum : Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom.