Kasus Lapas Cibinong Jadi Pintu Masuk Pembenahan Pemasyarakatan , BHP Al Washliyah Dukung Menteri Imipas Evaluasi Tata Kelola Lapas

JAKARTA|| RWN.CO.ID – Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan fasilitas khusus bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, dinilai dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh.

Ombudsman RI pada Kamis (24/9/2026) meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, pejabat lapas, sarana-prasarana hingga sistem pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bantuan Hukum Pemuda (BHP) Al Washliyah, Riduan Dalimunthe, SHI., MH, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan serta pembenahan.

Menurut Riduan, persoalan di Lapas Cibinong tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan individu. Temuan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan agar lebih transparan, profesional dan akuntabel.

“BHP Al Washliyah mendukung langkah Menteri Imipas untuk melakukan perbaikan. Apa yang terjadi di Lapas Cibinong harus menjadi pintu masuk untuk membenahi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh, bukan hanya menyelesaikan persoalan di satu lapas,” ujar Riduan.

Ombudsman sebelumnya melaporkan menemukan sejumlah bangunan yang diduga menjadi hunian khusus warga binaan. Di dalam salah satu bangunan ditemukan fasilitas seperti sofa, televisi, meja makan dan kulkas. Ombudsman juga menyebut terdapat lebih dari 10 bangunan serta fasilitas lain di area tersebut.

Jangan Berhenti di Cibinong

Riduan menilai evaluasi tidak cukup hanya dilakukan di Lapas Cibinong. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pengawasan dan standar pelayanan diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

” Jangan sampai persoalan hanya selesai pada siapa yang salah. Yang lebih penting adalah bagaimana sistemnya diperbaiki agar persoalan serupa tidak berulang di tempat lain. Ini momentum untuk melakukan evaluasi dari hulu sampai hilir,” kata Riduan.

Ia menegaskan, setiap warga binaan harus memperoleh perlakuan sesuai ketentuan dan hak-haknya tetap dijamin. Karena itu, keberadaan pengawasan eksternal seperti Ombudsman dinilai penting sebagai bagian dari kontrol terhadap pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.

Dukung Evaluasi Kalapas dan Tata Kelola

BHP Al Washliyah juga mendukung langkah Kemenimipas dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan Ombudsman.

Ditjen Pemasyarakatan telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan memverifikasi temuan di Lapas Cibinong secara objektif.

Riduan berharap pemeriksa’an dilakukan secara terbuka, profesional dan sesuai ketentuan sehingga fakta mengenai fasilitas tersebut dapat diketahui secara jelas dan langkah perbaikannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

” Kami mendukung Menteri Imipas melakukan pembenahan. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai ketentuan. Tetapi yang tidak kalah penting, sistem pengawasan dan tata kelolanya juga harus diperkuat,” tegas Riduan.

Menurutnya, keberhasilan reformasi pemasyarakatan tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan pelayanan yang adil, transparan, manusiawi dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

BHP Al Washliyah berharap kasus Lapas Cibinong menjadi momentum evaluasi menyeluruh sehingga pembenahan tidak berhenti pada satu lembaga, tetapi mendorong penguatan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia.***

(Iin W / M Sadam)