ATR/BPN Klarifikasi Kesalahpahaman Antar Media, FWJI Dorong Pembentukan Media Center Profesional

JAKARTA || RWN.CO.ID –  Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Jakarta Utara memberikan klarifikasi terkait insiden kesalahpahaman yang terjadi pada Senin (31/8/2026).

Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Utara, Uunk Din Parunggi, menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media dan seluruh pihak atas kesalahpahaman serta kurangnya harmonisasi yang muncul terkait perjanjian kerja sama publikasi, diseminasi informasi, dan pemberitaan dengan salah satu media online yang mengakomodir sejumlah media.

“Kami sebelumnya meminta maaf atas apa yang terjadi belakangan ini. Bukan maksud kami untuk melakukan penyekatan kebebasan pers, akan tetapi di sini kami ingin adanya sinergitas dan humanitas yang baik antar media dan rekan-rekan lainnya,” ujar Uunk.

Uunk juga menegaskan bahwa terhitung 1 September 2026, perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara ATR/BPN Jakarta Utara dengan salah satu media online tersebut telah dicabut, dibatalkan, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Iya, MoU itu sudah kami batalkan terhitung 1 September 2026. Kami akan lakukan evaluasi dan mencari solusi yang tepat agar dapat diterima oleh semua pihak, untuk perbaikan Strategi Komunikasi (Strakom) ke depannya dengan membangun media center,” jelasnya.

 

Ia turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya hubungan yang lebih baik antara ATR/BPN Jakarta Utara dengan insan pers.

⚠️FWJI Dorong Media Center yang Profesional

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan, menyambut baik klarifikasi dan keputusan ATR/BPN Jakarta Utara tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Utara, Opan menilai langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan sekaligus upaya mencari solusi untuk membangun sinergitas yang lebih sehat dengan insan pers.

Menurutnya, terdapat sejumlah poin penting yang perlu dikawal bersama, antara lain:

1. ATR/BPN Jakarta Utara telah mencabut atau membatalkan MoU dengan salah satu media yang sebelumnya mengakomodir publikasi.

2. ATR/BPN Jakarta Utara akan membangun wadah media center sebagai ruang komunikasi bagi para jurnalis.

3. Mendorong suasana yang humanis dan penuh kekompakan guna menjaga kondusivitas.

4. Menjaga pilar demokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

“Kita berharap solusi itu tidak lagi adanya penyekatan kebebasan pers dan tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik maupun identitas diri profesi yang independen sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” pungkas Opan.

FWJ Indonesia berharap rencana pembentukan media center tersebut dapat menjadi ruang komunikasi yang terbuka, profesional, dan tidak membatasi independensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dengan adanya evaluasi dan pembenahan strategi komunikasi, hubungan ATR/BPN Jakarta Utara dengan seluruh insan pers diharapkan dapat berjalan lebih harmonis, transparan, serta tetap menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers dan profesionalitas jurnalistik.***

(Iin Warsinah / M Sadam)