Duga’an Wartawan Diusir dari PN Watansoppeng Disorot, Prof. Sutan Nasomal Minta MA Perkuat Kemitra’an dengan Pers

SOPPENG || RWN.CO.ID – Duga’an adanya tiga wartawan yang diminta meninggalkan ruang tunggu Pengadilan Negeri (PN) Watansoppeng sa’at jam istirahat mendapat perhatian dari Prof. Dr. KH Alhamdhu Sutan Nasomal, S.H., M.H.

Prof. Sutan Nasomal menilai, apabila informasi tersebut benar, kejadian itu perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak pengadilan. Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses masyarakat maupun insan pers di lingkungan pengadilan semestinya memiliki dasar aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

“Apabila memang terdapat aturan pembatasan, maka aturan tersebut harus disampaikan secara terbuka dan diterapkan secara profesional. Namun apabila tidak ada dasar hukumnya, tindakan tersebut patut dievaluasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (8/8/2026).

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, tiga wartawan mengaku diminta meninggalkan ruang tunggu oleh seorang petugas keamanan. Menurut pengakuan wartawan, petugas tersebut menyampaikan bahwa dirinya hanya menjalankan “perintah bos”.

Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan PN Watansoppeng mengenai dugaan kejadian tersebut, termasuk apakah terdapat kebijakan khusus yang melarang wartawan berada di ruang tunggu pada waktu tertentu.

Prof. Sutan Nasomal mengatakan, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan antara wartawan dan petugas keamanan. Menurutnya, kejadian semacam itu perlu ditempatkan dalam konteks pelayanan publik dan keterbukaan informasi lembaga peradilan.

Ia menilai, apabila memang terdapat ketentuan mengenai penggunaan ruang tunggu, akses wartawan, atau pembatasan tertentu pada jam istirahat, maka aturan tersebut harus dapat dijelaskan kepada masyarakat secara transparan.

“Jangan sampai petugas di lapangan mengambil tindakan berdasarkan perintah yang tidak diketahui dasar dan ketentuannya oleh masyarakat. Kalau ada SOP, sampaikan SOP-nya. Kalau ada aturan, jelaskan aturannya,” katanya.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga citra dan kepercaya’an publik terhadap lembaga peradilan.

Dari persoalan tersebut, Prof. Sutan Nasomal kemudian mendorong Ketua Mahkamah Agung RI agar memperkuat pola komunikasi antara lembaga peradilan dan insan pers di seluruh Indonesia.

Ia berharap Ketua MA memberikan arahan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama agar membangun hubungan komunikasi yang lebih terbuka dengan media.

“Saya berharap Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan arahan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi maupun Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia agar membuka kran komunikasi dengan insan pers,” katanya.

Menurutnya, kemitraan antara pengadilan dan pers tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap independensi peradilan. Pers memiliki fungsi kontrol sosial, sedangkan pengadilan memiliki kewenangan menjalankan kekuasa’an kehakiman.

“Dengan komunikasi yang baik akan terbangun sinergi yang saling mendukung antara lembaga peradilan dan media sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih jelas, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Pers dan Pengadilan Memiliki Peran Masing-Masing

Prof. Sutan Nasomal menegaskan, kemerdekaan pers telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, aktivitas jurnalistik di lingkungan lembaga negara perlu dihormati sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan insan pers agar tetap menjalankan tugas secara profesional, menghormati ketentuan yang berlaku di lingkungan pengadilan, serta mengedepankan prinsip keberimbangan dalam pemberita’an.

“Pers harus profesional dan pengadilan juga harus profesional. Jangan sampai persoalan komunikasi justru berkembang menjadi persoalan yang lebih besar karena tidak ada penjelasan yang terbuka,” tegasnya.

Ia berharap pimpinan PN Watansoppeng segera memberikan klarifikasi terkait duga’an insiden tersebut. Bila diperlukan, Mahkamah Agung juga dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan publik dan mekanisme komunikasi dengan media di lingkungan peradilan.

Bagi Prof. Sutan Nasomal, keterbuka’an bukan berarti mencampuri independensi hakim, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Pewarta         :Dewi Sari

Narasumber : Prof. Dr. KH Alhamdhu Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional, ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, pendiri dan pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocates), Ketua Umum Yayasan Pendidikan Lembaga Bantuan Hukum Prof. Dr. Sutan Nasomal, serta Rektor Universitas Pronass.