Dinilai Cemarkan Nama Organisasi FWJ Indonesia, Pengurus Korwil Kabupaten Bekasi Laporkan RSP alias Ros ke APH Kepolisian

BEKASI || RWN.CO.ID  Sekretaris Korwil Kabupaten Bekasi Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI), Ida Mulyani, resmi melaporkan RSP alias Ros ke pihak kepolisian terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang dinilai merugikan nama baik organisasi.

RSP alias Ros diketahui merupakan mantan Ketua Korwil Kabupaten Bekasi periode 2022–2025. Laporan tersebut dibuat setelah Ida menemukan unggahan pada akun WhatsApp bernama “Ros Bekasi” yang dinilai memuat pernyata’an diduga bernada merendahkan serta mempersoalkan legalitas kepengurusan FWJI Kabupaten Bekasi pascapengukuhan kepengurusan baru pada 28 Juli 2026 di Jakarta.

Laporan tersebut diterima pihak kepolisian pada Jumat, 7 Agustus 2026. Pelapor juga menyatakan telah memperoleh Surat Tanda Terima Laporan (STTL) dan menyerahkan sejumlah dokumen serta bukti pendukung kepada penyidik.

Ida mengaku menemukan unggahan tersebut pada Selasa, 5 Agustus 2026 sekitar pukul 11.59 WIB. Dalam unggahan itu tertulis:

“Organisasi abal2 tdk tau organisasi… masa SK masih ada udh dilantik tanpa ada omongan sama yg pegang SK… FWJI hanya modal demo.”

Menurut Ida, unggahan tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap FWJI serta menimbulkan keresahan di internal organisasi maupun di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.

✔️FWJI Bantah SK RSP Masih Berlaku

Dalam laporannya, Ida turut menyerahkan dokumen resmi DPP FWJ Indonesia untuk menjelaskan sejumlah hal yang dipersoalkan dalam unggahan tersebut.

✔️Ada dua poin utama yang menjadi bantahan.

Pertama, mengenai klaim bahwa Surat Keputusan (SK) RSP alias Ros masih berlaku. Berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada penyidik, SK Penetapan RSP alias Ros Nomor 0011.01/A/SK/P/FWJ/III/2022 untuk masa bakti 2022–2025 disebut telah dicabut pada 1 Februari 2024 melalui SK Nomor 071/DPP/SK/FWJI/II/2024.

Kedua, terkait proses pengukuhan kepengurusan baru FWJI Kabupaten Bekasi. Berdasarkan dokumen yang disampaikan pelapor, SK Penetapan Siti Mariam sebagai Plt Ketua Nomor 031.5.A/KEP/DPP/FWJI/X/2025 ditetapkan pada 10 Oktober 2025 oleh Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya.

Pengukuhan kepengurusan tersebut kemudian dilaksanakan pada 28 Juli 2026 di Jakarta, bertepatan dengan peringatan HUT ke-7 FWJ Indonesia.

“Yang berwenang melantik itu DPP Pusat, bukan pribadi dan SK RSP alias Ros sudah tidak berlaku sejak Februari 2024,” tegas Ida Mulyani.

Dalam proses pelaporan, Ida menyatakan telah menyerahkan sejumlah dokumen sebagai bahan pendukung. Di antaranya identitas pelapor, SK kepengurusan, dokumen legal standing organisasi, tangkapan layar unggahan WhatsApp, dokumentasi kegiatan FWJI, SK pencabutan kepengurusan RSP, serta SK pengangkatan Siti Mariam sebagai Ketua Korwil Kabupaten Bekasi periode 2026–2029.

Pelapor menyatakan laporan tersebut berkaitan dengan duga’an pelanggaran ketentuan hukum mengenai informasi elektronik dan pencemaran nama baik. Dalam laporannya, Ida menyebut Pasal 28 ayat (2) UU ITE serta Pasal 433 KUHP sebagai ketentuan yang dipersoalkan.

“Saya melaporkan ini bukan karena urusan pribadi. Saya melaporkan sebagai Sekretaris Korwil demi menjaga nama baik organisasi yang kami perjuangkan bersama,” ujar Ida Mulyani usai membuat laporan.

Ida mengatakan proses pembuatan laporan tersebut turut mendapat dukungan dan pengawalan dari sejumlah unsur organisasi FWJI.

Di antaranya Bendahara Umum (Bendum) dan pengurus DPP, Tim 9 DPP, Ketua DPD DKI Jakarta beserta jajaran, Ketua Korwil Bekasi Kota beserta jajaran, serta pengurus dan anggota FWJI Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan, FWJI tidak ingin menjadikan persoalan tersebut sebagai konflik berkepanjangan. Namun, menurutnya, organisasi tetap akan mengambil langkah hukum apabila terdapat pihak yang dinilai menyerang atau merugikan nama baik organisasi.

“Organisasi kami tidak pernah mencari musuh. Namun, ketika organisasi dihina atau dijatuhkan harga dirinya, tentu kami akan mengambil sikap sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Pihak kepolisian melalui Satreskrim Polres Metro Bekasi disebut akan melakukan tahapan penyelidikan atas laporan tersebut. Penyidik nantinya akan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk terlapor.

Dalam penanganannya, kepolisian juga disebut akan mengedepankan proses mediasi terlebih dahulu sesuai prosedur. Apabila tidak ditemukan titik temu, perkara akan ditangani sesuai tahapan hukum berikutnya.

Hingga laporan ini dibuat, tuduhan terhadap RSP alias Ros masih merupakan bagian dari proses penanganan laporan dan belum merupakan putusan pengadilan. Konfirmasi dari pihak terlapor juga diperlukan untuk memberikan hak jawab dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

FWJI Kabupaten Bekasi menegaskan akan tetap menjalankan fungsi organisasi dan mendukung pelaksana’an kegiatan jurnalistik yang profesional, berintegritas, serta memberikan manfa’at bagi masyarakat.***

Pewarta : I’in Warsinah