KPPU Agendakan Tujuh Sidang, Lima Perkara Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Jadi Sorotan

JAKARTA || RWN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengagendakan tujuh persidangan sepanjang pekan ini. Agenda tersebut meliputi lima perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha dan dua penilaian menyeluruh terhadap transaksi pengambilalihan saham sejumlah perusahaan besar.

Ketua KPPU Gopprera Panggabean menyampaikan hal tersebut dalam diskusi sore bersama sejumlah awak media di Kantor KPPU, Juanda, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Gopprera menjelaskan, lima perkara yang masuk agenda pemeriksaan mencakup dugaan persekongkolan tender proyek pemerintah, keterlambatan pemberitahuan akuisisi, serta dugaan praktik persaingan tidak sehat dalam distribusi produk industri dan alat kesehatan.

Dua perkara di antaranya berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender proyek penataan pedestrian di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dan pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati di Kabupaten Gresik pada 2023.

“Proyek pedestrian memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masing Rp19,98 miliar dan Rp10,30 miliar. Sementara proyek rumah sakit memiliki nilai pagu sekitar Rp76,26 miliar,” jelas Gopprera.

Kedua perkara tersebut diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender.

KPPU juga mengagendakan pemeriksaan dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Golden Eagle Energy Tbk oleh PT Geo Energy Investama pada 2023.

“Investigator menduga pemberitahuan transaksi disampaikan setelah melewati batas waktu 30 hari kerja sejak berlaku efektif secara yuridis. Perkara ini berkaitan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mewajibkan notifikasi akuisisi tepat waktu,” ungkapnya.

Dua perkara lainnya menyangkut distribusi dan penjualan produk. Salah satunya melibatkan PT Jotun Indonesia dalam kegiatan distribusi, pemasaran, dan penjualan cat dekoratif.

Perusahaan cat asal Norwegia tersebut diduga melakukan pengaturan harga jual kembali, perjanjian tertutup, serta tindakan yang menghalangi hubungan usaha dengan pesaing.

Ketentuan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perkara berikutnya berkaitan dengan distribusi dan penjualan benang bedah merek Covidien di Indonesia, termasuk perubahan jaringan distributor.

Pihak yang tercantum sebagai terlapor yakni Covidien Pte Ltd, PT Covidien Indonesia, PT Djembatan Dua, dan PT Anugrah Argon Medica.

Dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut berkaitan dengan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai perjanjian tertutup dan praktik diskriminatif.

Selain lima perkara dugaan pelanggaran, KPPU turut mengagendakan penilaian menyeluruh terhadap dua transaksi pengambilalihan saham.

Transaksi pertama adalah pengambilalihan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) oleh ARCHION Corporation. Dalam rangkaian transaksi tersebut, ARCHION tercatat memiliki 100 persen saham MFTBC, dengan melibatkan Hino Motors Ltd, Toyota Motor Corporation, Daimler Truck AG, dan MFTBC.

Transaksi kedua menyangkut pengambilalihan saham PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Akuisisi yang efektif pada 1 April 2026 tersebut menjadikan Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai pemegang 99 persen saham Schroder Investment Management Indonesia.

“Berdasarkan penilaian awal, kedua transaksi tersebut dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh untuk mengkaji potensi dampaknya terhadap persaingan usaha di pasar terkait,” beber Gopprera.

KPPU menegaskan, agenda pemeriksaan terhadap lima perkara tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan telah terbukti melanggar hukum.

Setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan berdasarkan fakta dan alat bukti yang relevan. Para pihak juga memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, penilaian menyeluruh terhadap transaksi akuisisi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dampak terhadap struktur dan tingkat persaingan di pasar terkait.

Langkah pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KPPU menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta memastikan kesempatan berusaha yang adil bagi seluruh pelaku usaha demi melindungi kepentingan masyarakat.

Pewarta : Shopia Tresnawati / D Arif