Prof. Dr. Sutan Nasomal: Presiden Harus Berani Bongkar Kekaya’an Tidak Wajar Elit Partai dan Pejabat Negara

JAKARTA || RWN.CO.ID –  Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Asset kembali santer dan menjadi perhatian publik. Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menilai pemerintah harus memastikan regulasi tersebut nantinya benar-benar digunakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara.

Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan keberanian dan komitmen dalam mengungkap asal-usul kekaya’an yang dinilai tidak wajar, khususnya apabila terdapat indikasi keterkaitan dengan tindak pidana korupsi.

“Rakyat Indonesia sangat menantikan Presiden RI Bapak Haji Prabowo Subianto membuktikan kepada rakyat Indonesia bagaimana harta kekayaan hasil korupsi kelas kakap dapat dirampas dan disita untuk negara, kemudian digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat memberikan pandangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, asset yang terbukti berasal dari tindak pidana seharusnya dapat dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan.

⚠️ Pertanyakan Siapa yang Menjadi Sasaran Perampasan Asset

Prof. Sutan Nasomal juga mempertanyakan arah penerapan UU Perampasan Aset apabila nantinya telah diberlakukan.

Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa penegakan hukum tidak hanya menyasar kelompok masyarakat kecil, tetapi juga mampu menyentuh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan maupun kekayaan dalam jumlah besar apabila terdapat bukti pelanggaran hukum.

“Pokok permasalahannya adalah koruptor semakin berani menggondol uang negara dan menyimpannya di luar negeri. Ini persoalan yang menurut saya harus diselesaikan secara serius,” katanya.

Ia juga mendorong adanya mekanisme pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat publik dan penyelenggara negara yang dilakukan berdasarkan hukum, bukti, serta prosedur yang transparan.

Menurut Prof. Sutan, apabila terdapat ketidaksesuaian signifikan antara profil penghasilan seseorang dengan peningkatan kekayaannya, kondisi tersebut patut menjadi objek pemeriksaan oleh lembaga berwenang.

“Bukan cerita dongeng kalau ada orang yang menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Kalau memang ada kekayaan yang tidak wajar, harus diperiksa dari mana asalnya,” ujarnya.

Jangan Sampai Hukum Tumpul ke Atas. Prof. Sutan Nasomal menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Ia berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku di tingkat bawah, sementara aktor yang memiliki kekuasaan dan jaringan lebih besar tidak tersentuh.

Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana dan aset secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

“Korupsi tidak akan berjalan dengan baik dalam meraup uang negara dan membawa kabur ke luar negeri apabila tidak ada pihak lain yang mendukung atau terlibat. Karena itu, seluruh dugaan harus ditelusuri berdasarkan bukti,” kata Prof. Sutan.

Ia menyebut pemeriksaan tersebut, menurut pandangannya, dapat dilakukan terhadap siapa pun tanpa membedakan latar belakang politik, jabatan, institusi maupun status sosial, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.

Asset Hasil Korupsi Harus Kembali ke Negara. Lebih lanjut, Sutan Nasomal menilai Indonesia memiliki sumber daya yang besar sehingga pemberantasan korupsi harus diarahkan bukan hanya kepada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara.

Ia menilai asset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas berdasarkan putusan dan mekanisme hukum harus dikembalikan kepada negara.

“Indonesia negara yang kaya. Jangan sampai kekayaan negara hilang akibat korupsi, sementara rakyat justru harus menanggung berbagai beban ekonomi,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan pemberantasan korupsi yang kuat juga harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum tanpa intervensi.

⚠️ Target Jangan Hanya Rakyat Kecil

Prof. Sutan juga menyoroti pertanyaan yang berkembang di masyarakat mengenai siapa yang nantinya menjadi target UU Perampasan Aset.

“Apakah yang menjadi target hanya masyarakat kecil dan lemah, atau juga pemilik aset bernilai puluhan hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah apabila kekayaannya terbukti berkaitan dengan tindak pidana?” katanya.

Ia menegaskan, menurut pandangannya, hukum harus berlaku secara adil dan tidak boleh diterapkan berdasarkan pilih-pilih.

Meski demikian, setiap dugaan mengenai kepemilikan aset tidak wajar maupun keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Tuduhan terhadap individu atau kelompok tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan keputusan dari lembaga yang berwenang.

Prof. Sutan Nasomal berharap pembahasan UU Perampasan Aset dapat menghasilkan instrumen hukum yang kuat untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.***

(Tim)