Perkuat Sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, Pewarna Indonesia Didorong Siapkan Program Kerja untuk Akses Dana Hibah dan CSR

JAKARTA, RADAR WARTA NASIONAL – Organisasi Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia), khususnya jajaran pengurus PEWARNA DKI Jakarta, didorong untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menyusun program kerja yang konkret sebagai langkah membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun pihak swasta.

Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama perwakilan pemerintah daerah yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas PEWARNA Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi bagian dari Dewan Pengawas organisasi.

Ia menjelaskan, kehadirannya merupakan bentuk komitmen untuk membantu menjembatani komunikasi dan membangun sinergi antara PEWARNA DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan pengurus adalah menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), kemudian menyusun laporan hasil rapat, melengkapi legalitas organisasi, serta merumuskan program kerja sesuai masa kepengurusan 2025–2030.

“PEWARNA DKI Jakarta harus memiliki agenda organisasi yang konkret. Rumuskan program kerja untuk tahun 2027, 2028, hingga 2029. Program tersebut nantinya dapat menjadi bahan untuk disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta,” pesannya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan anggaran tahun 2027 telah memasuki tahapan pembahasan RAPBD sehingga peluang pengajuan program hibah perlu dipersiapkan untuk periode anggaran berikutnya.

Karena itu, pengurus diminta segera merampungkan administrasi dan perencanaan program agar proses audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta dapat difasilitasi pada awal 2027.

*Dana Hibah Harus Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat*

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat dipertimbangkan sebagai mitra pemerintah apabila memiliki kontribusi nyata dalam membantu pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan. Menurut penjelasannya, program organisasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh dukungan hibah harus memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang dapat mendukung urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu contoh program yang dapat dirumuskan adalah kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah, pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan lingkungan kumuh, penghijauan, hingga kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menjadi mitra kerja pemerintah. Namun, bukan berarti organisasi tidak boleh kritis. Fungsi kontrol dan pengawasan dari sisi jurnalistik harus tetap berjalan,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kemitraan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan independensi pers maupun fungsi kontrol sosial yang dijalankan wartawan.

*CSR Perusahaan Harus Menyentuh Lingkungan Sekitar*

Selain membahas dana hibah, ia juga memberikan penjelasan mengenai peluang memperoleh dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Menurutnya, program CSR memiliki karakteristik berbeda dengan dana hibah pemerintah. Perusahaan pada prinsipnya menjalankan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Ia mencontohkan keberadaan perusahaan Indomilk di kawasan Kampung Gedong, Pasar Rebo, yang dapat menjadi salah satu sasaran penjajakan kemitraan melalui proposal kegiatan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

PEWARNA Indonesia didorong menyusun program yang memiliki sasaran jelas, seperti pemberdayaan perempuan, kegiatan lingkungan, penghijauan, pembangunan fasilitas pendukung masyarakat, serta pendampingan keluarga kurang mampu.

“Kalau ingin mendapatkan perhatian perusahaan, tunjukkan program kerja yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Buat proposal yang jelas dan sesuai kebutuhan lingkungan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pengurus membangun komunikasi secara santun, profesional, dan persuasif ketika menyampaikan proposal kepada pihak perusahaan.

Menurutnya, dukungan CSR tidak dapat dipaksakan. Organisasi harus mampu menunjukkan manfaat kegiatan, membangun hubungan baik, serta menjaga kepercayaan perusahaan melalui pelaksanaan program yang bertanggung jawab.

**Bangun Komunikasi, Perencanaan, dan Integritas**

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga kemampuan pengurus menjaga komunikasi, membangun kerja sama, serta menjalankan perencanaan secara konsisten.

Ia menyatakan kesediaannya untuk memberikan masukan dan memfasilitasi komunikasi PEWARNA Indonesia dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait sepanjang terdapat agenda organisasi yang jelas dan sesuai ketentuan.

Dalam penutup arahannya, ia mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam setiap pekerjaan, termasuk membangun hubungan persaudaraan, menjaga silaturahmi, serta mengedepankan sikap saling menghormati.

Melalui arahan tersebut, PEWARNA Indonesia diharapkan semakin memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan profesionalisme organisasi, dan menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi dengan pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat berjalan beriringan dengan tetap menjaga independensi pers, sehingga organisasi tidak hanya berkembang secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sosial dan kontrol jurnalistik secara bertanggung jawab.

(***)