Prof Dr Sutan Nasomal: Kapolres Wajib Tindak Pemilik SPPG MBG Jika Terjadi Keracunan

JAKARTA || RWN.CO.ID – Maraknya duga’an keracunan makanan yang dikaitkan dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia mendapat perhatian dari Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan ekonom.

Prof Sutan Nasomal menilai, setiap peristiwa keracunan yang menimpa siswa, guru, maupun penerima manfaat MBG harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum. Menurutnya, keselamatan masyarakat tidak boleh diabaikan.

Ia meminta pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, segera melaporkan kepada kepolisian apabila terdapat siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG MBG.

“Pihak kepsek wajib melaporkan ke polisi atas peristiwa keracunan siswa setelah mengonsumsi menu makanan dari SPPG MBG tersebut sehingga mengancam keselamatan para siswa,” ujar Sutan Nasomal, Minggu (13/9/2026).

Selain pihak sekolah, ia juga mendorong para orang tua korban untuk membuat laporan resmi agar aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Prof Sutan Nasomal menegaskan, apabila hasil penyelidikan dan penyidikan membuktikan adanya tindak pidana atau kelalaian yang menyebabkan keracunan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum.

“KAPOLRES wajib menangkap pemilik SPPG MBG bila terjadi keracunan sehingga mengancam nyawa para siswa, guru, dan pihak-pihak yang menerima manfaat MBG,” tegasnya.

Ia juga meminta Mabes Polri dan Kompolnas memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.

“Bila ada KAPOLRES tidak mau menangkap pemilik SPPG MBG yang telah menyebabkan keracunan para siswa, maka berhentikan dengan tidak hormat KAPOLRES tersebut,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan desakan narasumber agar aparat bertindak tegas. Adapun penangkapan maupun penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada bukti, hasil penyidikan, dan prosedur hukum yang tegas adil.

Prof. Sutan Nasomal juga menyatakan bahwa organisasi advokat di seluruh Indonesia memiliki hak untuk menempuh langkah hukum apabila masyarakat mengalami kerugian akibat dugaan kelalaian dalam penyelenggaraan MBG.

“Semua organisasi advokat seluruh Indonesia juga memiliki hak menegakkan hukum dari dampak kerugian yang dialami masyarakat dan melakukan tuntutan resmi di ranah hukum sampai didapatkan keadilan,” ujarnya.

Terkait kompensasi bagi korban, ia menyampaikan tuntutan ganti rugi yang besar bagi anak-anak yang mengalami keracunan.

“Sangat wajib pihak SPPG MBG membayar ganti rugi Rp1 miliar bagi setiap anak-anak yang keracunan makanan dari SPPG MBG. Bila terjadi keracunan 600 anak, maka silakan bayarkan Rp600 milyar untuk ganti ruginya,” tegasnya.

Besaran ganti rugi tersebut merupakan tuntutan atau pandangan hukum yang disampaikan narasumber. Realisasi dan nominal kompensasi harus ditentukan melalui dasar hukum, pembuktian kerugian, serta mekanisme penyelesaian yang berlaku.

Prof. Sutan Nasomal turut menyoroti alasan makanan yang dimasak pada malam hari, kemudian dibagikan setelah siang hari, sebagai salah satu hal yang perlu dievaluasi apabila dikaitkan dengan duga’an keracunan.

“Jangan jadikan alasan bahwa makanan tersebut dimasak pada malam menjelang pagi dan diberikan setelah siang sehingga basi. Itu alasan orang bodoh,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggara MBG harus memahami standar keamanan pangan dan memastikan makanan yang dibagikan layak dikonsumsi.

“Bila tidak memahami makanan bisa basi, maka jangan berikan kepada para siswa untuk dimakan. Ini sama saja mau mencelakai dan merugikan masyarakat serta para siswa,” katanya.

Ia mengingatkan agar program MBG tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga menjamin keamanan, kwalitas, dan keselamatan penerima manfa’at.

“Jangan SPPG MBG mau untung dan masyarakat dijadikan kelinci percoba’an,” tegasnya.

⚠️Himbau Organisasi Advokat Tempuh Jalur Hukum

Di akhir pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal mengimbau seluruh ketua umum organisasi advokat di Indonesia untuk memberikan perhatian terhadap dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG.

“Himbauan kepada semua ketua umum organisasi advokat diharapkan lakukan tuntutan hukum seberat-beratnya bagi para pemilik SPPG MBG yang telah membiarkan terjadinya keracunan kepada para siswa dan masyarakat,” tutupnya. ***

Tim

Pernyata’an ini disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, selaku pakar hukum internasional dan ekonom, serta Ketua Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) atau Association of Young Indonesian Advocates.