Kemenhub Optimalkan Asset Negara, 35 Skema Pemanfa’atan BMN Telah Dilaksanakan

JAKARTA || RWN  – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) melalui pengelolaan yang tertib, profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai guna aset negara sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pemerintah dan masyarakat.

Sekretaris Jenderal (sekjend) Kemenhub, Arif Toha, menegaskan bahwa pengelolaan BMN tidak cukup hanya berfokus pada administrasi dan pencatatan aset. Pemanfaatan aset harus diarahkan agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah.

“Kita perlu memastikan bahwa aset yang dimiliki negara dapat dimanfa’atkan secara tepat, memiliki nilai guna yang optimal, dan memberikan manfaat yang nyata,” ujar Arif dalam kegiatan *Market Sounding* Optimalisasi BMN di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Kemenhub telah menjalankan sejumlah skema pemanfaatan aset negara, termasuk kerja sama pemanfaatan infrastruktur bandara dan pelabuhan di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, terdapat 19 Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), 11 skema sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur, serta lima Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Arif, keberhasilan optimalisasi BMN tidak semata-mata diukur dari banyaknya skema kerja sama yang terlaksana. Perencanaan matang, evaluasi berkelanjutan, serta pertimbangan terhadap kebutuhan pasar dan kelayakan usaha juga menjadi faktor penting.

“Pemanfaatan aset perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan infrastruktur, serta penciptaan manfaat yang lebih luas bagi negara dan masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan *Market Sounding*, Kemenhub membuka ruang komunikasi dengan dunia usaha untuk menjajaki peluang pemanfaatan aset sekaligus menghimpun masukan mengenai potensi bisnis, kebutuhan investasi, dan tantangan pelaksanaan kerja sama.

Forum tersebut juga menjadi sarana bagi calon mitra usaha untuk memahami kebijakan optimalisasi BMN, mulai dari ruang lingkup perjanjian, prosedur persetujuan, tata cara pelaksanaan, hingga penyusunan proposal bisnis.

Berbagai masukan dari pelaku usaha selanjutnya akan ditelaah secara objektif dan profesional sebagai bahan penyempurnaan rencana pemanfaatan aset serta penentuan langkah tindak lanjut.

Arif menegaskan, penjajakan minat pasar bukan merupakan proses penetapan mitra kerja sama. Seluruh tahapan berikutnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perlu saya tegaskan bahwa kegiatan *Market Sounding* merupakan tahap penjajakan dan pengumpulan masukan pasar, bukan merupakan penetapan mitra kerja sama. Setiap tahapan berikutnya tetap harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Kemenhub berharap optimalisasi BMN dapat berjalan dengan tata kelola yang baik, menjaga aset negara, serta menghasilkan kerja sama yang layak dan berkelanjutan. Dengan demikian, kekayaan negara tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfa’at maksimal bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat.

(Sophia T)