Eddy Tansil Masih Buron, Prof Sutan Nasomal: Negara Harus Terus Memburu

JAKARTA || RWN.CO.ID –  Nama Eddy Tansil kembali menjadi sorotan. Terpidana kasus pembobolan dana Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang melarikan diri dari Indonesia pada 1996 itu hingga kini masih berstatus buronan (28/09/2026).

Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan ekonom sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) atau Association of Young Indonesian Advocates, mempertanyakan mengapa negara belum berhasil membawa Eddy Tansil kembali ke Indonesia.

“Masih ingat pengemplang dana BLBI Eddy Tansil yang buron keluar negeri hingga kini belum terciduk. Sebaiknya Pemerintah RI menggandeng FBI dan CIA untuk bekerja sama menangkap buronan kelas kakap yang pernah menggemparkan Indonesia dan dunia internasional,” ujar Prof Sutan dalam keterangannya, 27 September 2026.

Menurut Prof Nasomal, kasus Eddy Tansil menjadi salah satu contoh panjangnya proses pengejaran buronan perkara korupsi di Indonesia. Ia menilai aparat penegak hukum harus terus melakukan upaya pencarian, termasuk menelusuri asset dan jaringan yang berkaitan dengan buronan.

Eddy Tansil melarikan diri dari Indonesia pada 6 Mei 1996 setelah divonis dalam perkara pembobolan dana Bapindo dengan nilai kerugian sekitar Rp1,3 triliun.

Prof Sutan juga menyoroti informasi mengenai aset Eddy Tansil yang berhasil disita negara. Menurutnya, nilai aset yang telah ditemukan dan disita perlu dibandingkan dengan besarnya kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Beberapa bulan lalu negara mendapatkan aset Eddy Tansil yang disita senilai Rp51,6 miliar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kekaya’an lainnya..? Negara harus terus menelusuri ke mana aliran dan asset hasil kejahatan tersebut,” tegasnya.

Prof Sutan mengingatkan, pengejaran terhadap buronan tidak boleh berhenti hanya karena waktu telah berlalu dan terjadi pergantian pemerintahan.

“Sudah berapa kali pergantian Presiden di Indonesia, tetapi Eddy Tansil belum juga berhasil dibawa pulang. Hidup atau mati, dalam konteks penegakan hukum, negara harus terus mencari keberadaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Beliau juga meminta aparat tidak hanya mengejar pelaku, tetapi mengoptimalkan pelacakan aset melalui kerja sama internasional. Menurutnya, kejahatan keuangan lintas negara membutuhkan koordinasi antarlembaga dan antarnegara.

Prof Sutan menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten karena dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai kasus korupsi hanya dicatat kerugian negaranya, tetapi kemudian dilupakan. Seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawal agar kasus-kasus korupsi dan pengejaran para buronan tetap menjadi perhatian negara,” pungkasnya.

Tim

Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH — Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Ketua Umum PAMID (Association of Young Indonesian Advocates), Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, SH, MH,