Dua Kali Dipanggil Polda Jabar, Sentul City Disebut – Sebut Mangkir dalam Sengketa Lahan Palemboko

BOGOR || RWN.CO.ID – Sengketa lahan Palemboko antara pihak Ozzy Sulaiman Sudiro dan PT Sentul City Tbk memasuki tahap pendalaman oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat. Di tengah proses hukum tersebut, pihak pengelola Palemboko menyebut Sentul City tidak memenuhi dua undangan permintaan keterangan dari kepolisian.

Berdasarkan rilis resmi DPP FWJ Indonesia, undangan pertama tercantum dalam surat Nomor B/5416/X/RES.1.24./Ditreskrimum tertanggal 12 Oktober 2026. Undangan kedua bernomor B/5621/X/RES.1.24./Ditreskrimum tertanggal 21 Oktober 2026. Pihak pengelola menyatakan kedua undangan tersebut tidak dipenuhi oleh Sentul City.

Persoalan ini berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan di kawasan Palemboko, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Pengelola Palemboko, Pepen Efendi, menyebut aktivitas pekerja yang diduga berasal dari Sentul City masih berlangsung di atas lahan yang diklaim milik Ozzy Sudiro. Rekaman video pada Jumat (23/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, menurut keterangan dalam rilis, memperlihatkan pembangunan bedeng dan pondasi di lokasi yang disengketakan.

Ozzy Sudiro menegaskan pihaknya memilih penyelesaian melalui jalur hukum untuk menghindari benturan fisik di lapangan.

“Seharusnya penyelesaian jalur hukum dihormati bagi setiap warga negara, termasuk korporasi. Infonya dua kali pemanggilan di Polda Jabar mereka mangkir. Kalau benar kenapa harus takut, dan saya lebih memilih jalur hukum bukan melawan fisik adu massa hal ini untuk menghindari kekerasan sehingga membuat tidak kondusif apalagi berdekatan dengan Pak Prabowo,” ujar Ozzy Sudiro.

Di sisi lain, PT Sentul City Tbk membantah tuduhan pemerasan dan penyerobotan lahan yang disampaikan pihak pengelola Palemboko. Manajemen perusahaan menyatakan lahan yang disengketakan merupakan aset legal milik perusahaan.

Public Relations PT Sentul City Tbk, Maesa Putri, menyebut Pepen Efendi justru tengah mengajukan permohonan pinjam pakai atas lahan tersebut dan disebut mengakui kepemilikannya berada pada Sentul City.

“Tuduhan pemerasan maupun tindakan sewenang-wenang itu sama sekali tidak benar, itu lahan PT Sentul City, dan informasi yang kami dapatkan dari legal PT Sentul City, bahwa Pepen Efendi tengah mengajukan pinjam pakai lahan tersebut. Bahkan yang bersangkutan juga mengakui lahan itu milik PT Sentul City,” tegas Maesa Putri, sebagaimana dikutip dalam keterangan kepada salah satu media daring.

Pepen Efendi membantah keterangan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan pinjam pakai atas lahan milik Ozzy Sudiro kepada Sentul City.

Menurut Pepen, seorang perwakilan Sentul City bernama Abdul Wahid pernah meminta dirinya menandatangani dokumen yang tidak diketahui peruntukannya. Pepen juga mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp200 juta agar lahan tersebut tidak diganggu. Ia menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan itu sehingga aktivitas penggarapan lahan kemudian terjadi.

Pepen menegaskan pihaknya memiliki dokumen yang diklaim sebagai alas hak kepemilikan lahan, termasuk bukti administrasi perpajakan. Ia juga menyebut keberadaan sekolah dasar, masjid, dan permukiman warga di kawasan tersebut sebagai bagian dari konteks penguasaan lahan yang dipersoalkan.

“Alas hak kepemilikan tanah Pak Ozzy Sudiro lengkap, jauh sebelum keberadaan Sentul City. Termasuk ada Sekolah Dasar, masjid dan warga yang satu hamparan. Kami memilih jalur hukum, agar jelas alur pidana dan perdatanya. Ini bukan soal menggiring opini publik, kami bersama warga yang tergabung Forum Masyarakat Sentul (Formas) hanya memperjuangkan hak, semua bukti-bukti dan dokumen surat lengkap sebelum Sentul City ada. Bahkan laporan pajak pun dibayar atas lahan tersebut juga lengkap,” ungkap Pepen.

Sengketa tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut klaim kepemilikan tanah, dugaan tindak pidana, dan aktivitas pembangunan di lokasi yang masih diperselisihkan.

Proses hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status lahan serta menguji bukti dan keterangan masing-masing pihak melalui mekanisme yang berlaku.

(Iin Warsinah)