ROCKY GERUNG MASUK WANTIMPRES, FAKTA PELANTIKAN DAN UJIAN INDEPENDENSI

JKT || RWN.CO.ID –  Rocky Gerung resmi masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik pada 2 Oktober 2026. Perubahan posisi tersebut menjadi perhatian karena Rocky selama ini dikenal publik sebagai salah satu tokoh yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

FAKTA

Rocky Gerung dilantik sebagai anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 bersama sejumlah tokoh lainnya.

Setelah pelantikan, Rocky menyampaikan bahwa Wantimpres memiliki fungsi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tugasnya tidak sekedar memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden, tetapi juga memberikan pertimbangan.

Sebelum bergabung dengan Wantimpres, Rocky diketahui beberapa kali menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kritiknya antara lain menyentuh arah kebijakan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih.

Dengan masuknya Rocky ke Wantimpres, posisi yang sebelumnya berada di luar lingkar pemerintahan kini berubah menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Secara kelembagaan, Wantimpres memiliki fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Fakta lainnya, Rocky sendiri menyatakan bahwa posisi Wantimpres tetap membutuhkan sikap kritis terhadap kebijakan.

ANALISIS

Perubahan posisi Rocky dari pengkritik pemerintah menjadi anggota Wantimpres membuka ruang analisis mengenai hubungan antara kritik, independensi, dan kekuasaan.

Menjadi pengkritik dari luar pemerintahan tentu berbeda dengan memberikan kritik dari dalam lingkungan kekuasaan. Dari luar, kritik dapat disampaikan secara terbuka. Sementara dari dalam, kritik harus diterjemahkan menjadi pertimbangan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Karena itu, ukuran independensi Rocky ke depan tidak cukup dilihat dari seberapa keras ia berbicara, tetapi dari substansi pertimbangan yang diberikan dan bagaimana ia merespons kebijakan yang menurutnya perlu dikoreksi.

Program pemerintah yang sebelumnya pernah dikritiknya juga dapat menjadi ruang untuk melihat konsistensi tersebut.

MBG, misalnya, dapat dianalisis bukan hanya dari sisi dukungan atau penolakan, tetapi dari manfaat bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaan, penggunaan anggaran, pengawasan, serta potensi penyimpangan.

Hal yang sama berlaku terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Perdebatan mengenai program tersebut dapat diarahkan pada desain kebijakan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Namun, seluruh penilaian tersebut tetap membutuhkan bukti dan rekam jejak. Masuknya Rocky ke Wantimpres tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sikap kritisnya hilang. Sebaliknya, pernyataan kritis setelah berada di Wantimpres juga tidak otomatis membuktikan independensinya.

Jawabannya akan terlihat melalui tindakan, pertimbangan, dan rekam jejak selama menjalankan tugas.***

Supri Oleng

SC. Yus/Chri