Tambang di Ponorogo Disorot, Siapa Bertanggung Jawab atas Kerusakan Infrastruktur..? Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan, Perusaha’an Tambang Jangan Membebankan Dampak Operasional kepada Masyarakat

PONOROGO || RWN – Aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, diduga kembali menjadi sorotan. Di balik potensi keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam, muncul persoalan serius mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan infrastruktur dan dampak operasional yang dirasakan masyarakat.

Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut material tambang. Kendaraan bertonase besar yang melintas secara rutin berpotensi mempercepat kerusakan konstruksi jalan, menimbulkan debu, serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.

Persoalannya, ketika infrastruktur mengalami kerusakan akibat aktivitas angkutan tambang, siapa yang harus bertanggung jawab..? Apakah perusahaan telah memperhitungkan dampak tersebut dalam kegiatan operasionalnya, atau justru masyarakat yang harus menanggung akibatnya..?

Pertanyaan ini perlu dijawab melalui pemeriksaan lapangan dan pengawasan serius dari instansi berwenang.

Jangan Jadikan Jalan Umum sebagai Beban Masyarakat

Jalan desa, jalan kabupaten, jembatan, dan fasilitas umum merupakan aset publik yang dibangun untuk menunjang kepentingan masyarakat.

Penggunaan jalan secara intensif untuk kepentingan komersial, khususnya pengangkutan material tambang, harus memperhatikan kelas jalan, kapasitas konstruksi, ketentuan muatan kendaraan, serta aspek keselamatan.

Pelaku usaha pertambangan juga perlu memiliki perencanaan pengelolaan dampak operasional, termasuk pemeliharaan akses jalan, pengendalian debu, pengaturan lalu lintas, dan pemulihan infrastruktur apabila kerusakan terbukti berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Jangan sampai keuntungan dari hasil tambang dinikmati pelaku usaha, sementara biaya sosial dan kerusakan fasilitas publik justru menjadi tanggungan masyarakat.

Pengawasan Pemerintah Harus Menyentuh Lapangan

Pemerintah daerah bersama instansi teknis dan aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa dokumen perizinan. Pemeriksaan juga perlu mencakup kesesuaian wilayah operasi, kewajiban lingkungan, keselamatan kerja, pengangkutan material, hingga dampak terhadap infrastruktur publik.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan transparan. Pihak yang terbukti melanggar wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat juga berhak mengetahui hasil pengawasan, termasuk langkah perbaikan yang diwajibkan kepada pelaku usaha apabila ditemukan kerusakan akibat kegiatan pertambangan.

Keuntungan Tambang Jangan Dibayar dengan Kerugian Rakyat

Kegiatan pertambangan memang dapat memberikan kontribusi ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan aktivitas usaha masyarakat.

Namun, manfaat ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan, kelestarian lingkungan, maupun hak masyarakat atas fasilitas umum yang layak.

Pemerintah perlu memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan kepentingan publik.

Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa pengawasan telah dilakukan, melainkan tindakan nyata berupa pemeriksaan lapangan, keterbukaan informasi, evaluasi dampak, dan penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran.

Jangan sampai kekayaan alam terus dikeruk, tetapi masyarakat harus menghadapi jalan rusak, debu, gangguan keselamatan, dan berbagai dampak lainnya tanpa kepastian penyelesaian.

Sebab, keberhasilan pertambangan bukan hanya diukur dari seberapa banyak material yang berhasil diambil dari perut bumi, tetapi juga dari seberapa besar tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga lingkungan dan tidak merugikan masyarakat.

(TIM)