Aktivis Soroti Perpanjangan Konsesi Tol Cawang–Pluit, Desak Aparat Usut Duga’an Kerugian Negara

JAKARTA || RWN.CO.ID –  Sejumlah aktivis dan pengamat menyoroti perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Pluit hingga 2060. Mereka mempertanyakan proses perpanjangan konsesi, mekanisme penunjukan pengelola, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur baru yang dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.

Dalam forum diskusi, seorang pengamat hukum dan ekonomi memaparkan dugaan sejumlah persoalan, mulai dari perpanjangan konsesi tanpa lelang, pungutan tarif tol, hingga indikasi penggelembungan biaya pengadaan tanah dan konstruksi.

Menurut pemaparannya, perpanjangan konsesi selama 35 tahun yang diputuskan pada periode 2018–2019 perlu dikaji dari sisi hukum, terutama terkait dasar pemberian konsesi dan kewajiban penyelenggara jalan tol kepada negara.

Ia juga mempertanyakan pembangunan Tol Harbour Road II atau Harbour Toll II yang disebutnya memiliki persoalan tersendiri dalam proses pengadaan dan pembiayaan. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dokumen, audit, serta pemeriksaan oleh lembaga berwenang.

**Soroti Dugaan Pembengkakan Biaya**

Dalam pemaparan tersebut, muncul angka dugaan sekitar Rp858 miliar terkait pengadaan tanah dan Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun untuk konstruksi. Nilai tersebut disebut sebagai indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut, bukan kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi.

Pemapar juga mempertanyakan kemungkinan dampak pembiayaan proyek terhadap tarif tol dan biaya logistik. Menurutnya, apabila biaya infrastruktur dan mekanisme konsesi tidak dikelola secara transparan, masyarakat berpotensi menanggung dampak ekonomi melalui biaya transportasi yang lebih tinggi.

Selain itu, ia membandingkan proses pembangunan dengan sejumlah proyek jalan tol lain yang disebut melalui mekanisme lelang. Perbedaan prosedur tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk memastikan tidak terjadi perlakuan berbeda tanpa dasar yang sah.

**Minta Aparat Bertindak Transparan**

Dalam forum yang sama, peserta diskusi menyampaikan kritik terhadap lambannya tindak lanjut atas dugaan penyimpangan yang dipersoalkan. Mereka meminta Kejaksaan Agung dan lembaga terkait menelaah dokumen konsesi, proses pengadaan tanah, biaya konstruksi, serta hasil audit yang relevan.

Para peserta juga mengingatkan agar hubungan antara penguasa dan pengusaha tidak memengaruhi penegakan hukum. Mereka berharap setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, tanpa kompromi maupun intervensi kepentingan.

Meski demikian, dugaan pelanggaran prosedur, kerugian negara, maupun tindak pidana korupsi harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sah. Penetapan tanggung jawab hukum terhadap pihak tertentu merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan alat bukti.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pengelola’an infrastruktur publik harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan bahwa kebijakan konsesi dan tarif jalan tol tidak hanya memberikan manfa’at bagi badan usaha, tetapi juga melindungi kepentingan publik.***

Pewarta : Supriadi Oleng