Prof. Dr. Sutan Nasomal Minta Dewan Pers Kawal Duga’an Kekerasan terhadap Wartawan di Kolut, Kapolri dan Kapolda Sultra Diminta Pastikan Penanganan Transparan

Prof. Dr. Sutan Nasomal Minta Dewan Pers Kawal Dugaan Kekerasan terhadap Wartawan di Kolut

Kapolri dan Kapolda Sultra Diminta Pastikan Penanganan Transparan

SULTRA || RWN.CO.ID – Duga’an kekerasan terhadap wartawan M. Nawir Ndepa sa’at menjalankan tugas jurnalistik di Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, mendapat sorotan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Minggu (27/9/2026).

Nawir diduga dipukul oleh Kepala Desa Mekuasseng, Herman, ketika melakukan peliputan terkait persoalan ganti rugi lahan. Pihak keluarga korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka Utara. Sejumlah pemberitaan lokal menyebut korban mengalami luka pada bagian kepala dan wajah serta mendapat perawatan medis.

Prof. Sutan meminta Dewan Pers ikut mengawal kasus tersebut dan meminta Kapolda Sulawesi Tenggara serta Kapolri memastikan proses penanganannya berjalan transparan, objektif dan sesuai hukum.

” Memukul wartawan yang sedang mengonfirmasi berita bukan sekedar persoalan pribadi. Jika benar terjadi sa’at menjalankan tugas jurnalistik, kasus ini harus ditangani secara serius dan tidak boleh ada tekanan dari pihak mana pun,” ujar Prof Sutan.

Sebelumnya, Wakapolres Kolaka Utara Kompol Ilham, S.H., M.H., menyatakan perkara tersebut akan ditangani secara serius.

Dewan Pers Memiliki Peran dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers

Menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki fungsi antara lain melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Pasal 8 UU Pers juga menyatakan wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

Pedoman Dewan Pers mengenai penanganan kekerasan terhadap wartawan juga menempatkan keselamatan wartawan yang menjalankan kerja jurnalistik sebagai bagian dari perlindungan kemerdekaan pers.

Dewan Pers sa’at ini juga secara eksplisit memasukkan kekerasan terhadap wartawan dan/atau perusahaan pers dalam ruang lingkup pengaduan yang dapat diterima.

“Karena itu, saya meminta persoalan ini dikawal. Polisi harus memeriksa korban, saksi dan terlapor secara objektif, mengamankan bukti serta memastikan hasil pemeriksaan medis menjadi bagian dari proses hukum,” kata Prof Sutan.

Ia juga menegaskan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung. Herman, sebagai pihak yang dilaporkan, berhak memberikan keterangan dan pembelaan dalam proses hukum.

Jangan Berhenti pada Laporan

Prof. Sutan meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan hukum.

“Jangan berhenti hanya pada laporan. Fakta harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Kalau terbukti ada kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, harus ada pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, proses penanganan perkara masih berlangsung. Tim media masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari Herman sebagai pihak yang dilaporkan.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dua hal sekaligus, yakni dugaan tindak kekerasan dan perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Dewan Pers sendiri mendefinisikan kegiatan jurnalistik sebagai aktivitas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi pers.

(Tim)