Prof Sutan Nasomal: Pembangunan Bagus, Tapi Jangan Korbankan Warga ! Gubernur Sumut Diminta Dorong Penyelesaian Banjir Gambus Laut

BATUBARA, SUMUT || RWN.CO.ID –  Pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga. Pemerintah diminta segera mengevaluasi persoalan banjir yang kembali melanda masyarakat Desa Gambus Laut, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum internasional dan ekonom, saat menanggapi persoalan banjir yang diduga berkaitan dengan pekerjaan penataan atau pembendungan aliran Sungai Dalu-Dalu.

Pernyataan itu disampaikan melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Sabtu (12/9/2026), saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online.

Menurut Prof. Sutan, pemerintah tetap harus mendorong pembangunan, tetapi setiap proyek yang dibiayai APBD maupun APBN wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, dampak lingkungan, serta kondisi teknis di lapangan.

“Pembangunan apapun itu sangat baik. Tetapi kalau pembangunan penataan sungai yang menggunakan anggaran miliaran rupiah justru berdampak terhadap warga sampai terjadi banjir, maka pemerintah tidak boleh tinggal diam. Warga yang terdampak harus mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang jelas,” tegas Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).

Ia meminta Gubernur Sumatera Utara bersama Bupati Batubara segera memerintahkan jajaran terkait turun ke lapangan untuk memeriksa penyebab banjir secara menyeluruh.

Pemeriksaan, kata dia, perlu memastikan apakah banjir disebabkan faktor alam atau memiliki kaitan dengan pekerjaan konstruksi penataan sungai, termasuk perubahan aliran air, sistem drainase, desain bangunan pengendali sungai, maupun pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, pemerintah diminta mendata warga yang rumah, lahan, harta benda, dan aktivitas ekonominya terdampak. Jika hasil verifikasi resmi menemukan kerugian yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, mekanisme ganti kerugian atau bantuan penanganan perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum.

Prof. Sutan juga mengingatkan agar dugaan kelalaian kontraktor tidak langsung disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum melalui pemeriksaan teknis, audit, dan proses pembuktian.

Namun, apabila ditemukan kelalaian, pelanggaran kontrak, atau unsur kesengajaan yang memenuhi unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.

Ia menegaskan, pemerintah dan instansi pengawas tidak boleh hanya berfokus pada nilai anggaran proyek, tetapi juga harus memastikan pembangunan tidak mengabaikan hak serta keselamatan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat merasakan manfaat, bukan justru menjadi korban. Kalau warga sudah kebanjiran, pemerintah harus hadir,” katanya.

Prof. Sutan berharap Pemprov Sumut dan Pemkab Batubara tidak saling menunggu dalam menangani persoalan tersebut. Evaluasi pekerjaan, pemeriksaan kondisi sungai, penanganan banjir, serta pendataan kerugian warga dinilai perlu segera dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan kejadian serupa tidak kembali berulang.

Tim

Narasumber: Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).